Dalam upaya merumuskan solusi konkret atas krisis lingkungan yang kian mendesak, sejumlah peneliti dan pembuat kebijakan di Indonesia mulai memanfaatkan pendekatan studi kasus dan simulasi kebijakan ekonomi lingkungan. Pendekatan ini dinilai mampu memprediksi dampak ekonomi dari berbagai skenario kebijakan, serta membantu merancang intervensi yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Salah satu studi kasus yang menjadi sorotan adalah simulasi dampak ekonomi dari penerapan pajak karbon di sektor industri di Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan oleh Pusat Penelitian Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia (PPEK-UI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan pajak karbon sebesar Rp150.000 per ton emisi CO₂ dapat menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 18% dalam lima tahun, dengan dampak minimal terhadap pertumbuhan PDB regional yang hanya terkontraksi sebesar 0,4%.
“Melalui model simulasi ekonomi-environmental input-output, kami bisa melihat bahwa insentif fiskal seperti pajak karbon, jika diimbangi dengan subsidi energi bersih, justru dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan,” ujar Dr. Rika Santosa, peneliti utama dari PPEK-UI.
Simulasi juga dilakukan untuk menilai kebijakan larangan ekspansi sawit di kawasan gambut. Berdasarkan pemodelan spasial dan analisis cost-benefit, kebijakan ini diprediksi dapat mencegah kerugian ekonomi hingga Rp25 triliun akibat kebakaran hutan dan bencana asap, jika dibandingkan dengan skenario tanpa intervensi.
Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa efektivitas simulasi sangat bergantung pada kualitas data dan asumsi yang digunakan. “Simulasi bukan alat prediksi absolut. Ia membantu melihat kemungkinan, bukan kepastian. Karena itu, transparansi dan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan sangat krusial,” kata Fadhil Arifin, analis kebijakan lingkungan dari Institute for Sustainable Development.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengaku terbuka terhadap pendekatan berbasis simulasi ini dan mulai mempertimbangkan integrasi model-model ekonomi lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam forum diskusi pekan lalu menyatakan, “Kebijakan lingkungan bukan lagi soal etika, tapi soal strategi ekonomi nasional.”
Dengan meningkatnya urgensi perubahan iklim dan tekanan global untuk transisi menuju ekonomi hijau, pendekatan studi kasus dan simulasi kebijakan ekonomi lingkungan diperkirakan akan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi, tapi juga ekologis.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
