Dulu penulis cerita, kini penulis status yang suka jalan-jalan sambil dagang-dagang.
https://www.youtube.com/channel/UCnMLELzSfbk1T7bzX2LHnqA
https://www.facebook.com/zainaltahir22
https://zainaltahir.blogspot.co.id/
https://www.instagram.com/zainaltahir/
https://twitter.com/zainaltahir22
https://plus.google.com/u/1/100507531411930192452
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Â Syafruddin, menegaskan, bahwa untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia maka sangat diperlukan reformasi birokrasi yang sedang berjalan saat ini. Â "Intisari reformasi birokrasi mengubah zona nyaman perahu pemerintahan menuju birokrasi berbasis kinerja," katanya di Kementerian Hukum dan HAM, kamis pagi tadi 3 Januari 2019.
Pemerintahan jaman sekarang harus bertransformasi untuk menyerap peran warga dalam pemerintahan.
foto: bayu
"Pemerintahan saat ini harus mengadopsi mekanisme entrepreneurship adaptif mengadopsi kecanggihan teknologi dalam pelayanan, kinerja transparan dan akuntabel," ujar Syafruddin.
foto: bayu
Pembentukan zona integritas merupakan upaya untuk mempercepat pemerintahan bersih, birokrasi efektif dan efisien.Dibutuhkan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan berintegritas dengan standar profesional.
"Membangun zona integritas membutuhkan komitmen pimpinan unit dan semua anak bangsa untuk menjadi agen perubahan," ucap Syafruddin.
foto: bayu
Tujuannya untuk mengubah sistem dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.Pemerintah menghadirkan inovasi yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat.Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat.
"Jika trust atau kepercayaan publik meningkat, pemerintah semakin percaya diri menjalankan programnya," ungkap Syafruddin.
foto: bayu
Dalam kesempatan tersebut, Syafruddin memberikan apresiasi kepada Menteri Hukum dan HAM dan jajaran terkait komitmen kuat untuk membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sepanjang tahun 2018 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi 910 unit kerja. Sebanyak 200 unit kerja mendapat predikat WBK dan 5 unit kerja berpredikat WBBM.
foto: bayu
Prestasi tersebut sejalan dengan akuntabilitas kinerja Kemenkumham yang meningkat secara signifikan sejak tahun 2014 hingga 2018 dengan predikat sangat baik. Nilai reformasi birokrasi di Kemenkumham juga meningkat drastis dengan predikat sangat baik di tahun 2018.(Sumber: Tim Media Pak Syaf)
