Kedua, Demokrat PKS ngambek. Sudah tak dilayani soal cawapres, masih ditambah perlakuan diskriminatif lagi. Lalu pertanyaannya sekarang, apa yang bisa dilakukan menyikapi situasi tak menguntungkan itu..? Kalau para elit kedua partai berpikir jernih, pasti terlintas dibenak untuk mempertimbangkan sikap “pindah kelain hati”. Yang pastinya lebih menguntungkan secara politik, dibanding tetap berada dibawah bayang-bayang Nasdem.
Hingga saat ini, Nasdem Anies tak juga ambil keputusan tentang tawaran cawapres AHY atau Aher. Belakangan bahkan ada kabar akan ambil figur diluar Demokrat PKS. Kalau perkembangan kedepan tetap tak berubah, maka dua partai ini maksimal hanya dapat menteri atau jabatan lain seperti duta besar serta komisaris dan direksi di beberapa BUMN.
Sebenarnya, ada celah lain yang dalam penglihatan saya lebih strategis untuk diambil. Pilihan ini sangat menguntungkan. Terlebih, kalau para elit Demokrat PKS merasa tak terima diperlakukan diskriminatif. Apa itu..? Keluar dari Nasdem dan pindah haluan. Memang cukup radikal. Tapi kalau diputuskan oleh Demokrat PKS, siapa yang bisa menghambat.
Jika betul demikian, sungguh merupakan suatu fenomena menarik. Akan terjadi situasi, dimana Demokrat PKS ambil langkah satu kali, namun menimbulkan dampak duakali secara bersamaan. Demokrat PKS tetap dapat jatah menteri. Namun juga sekaligus menyingkirkan Nasdem dan Anies dari arena pertarungan pilpres 2024.
Ya benar. Kalau Demokrat PKS gabung ke Koalisi Indonesia Bersatu atau ke Koalisi Indonesia Raya, pasti tak kan dilupakan oleh Golkar, PPP, PAN, Gerindra dan PKB. Sama seperti janji Nasdem, jabatan strategis nasional siap diberikan. Kelebihan lain, mampu membuat Nasdem Anies jera dan menyesal. Karena abai dan tak perhatian pada calon teman koalisi.
Diplomasi didunia politik sangat penting. Bisa merubah kondisi dari positif jadi negatif. Dan diplomasi Anies Baswedan dalam bentuk pidato dihadapan para relawan di JCC Senayan Jakarta, yang menyinggung keberpihakan pada Nasdem, pasti berdampak. Tinggal tunggu waktu sekarang. Apakah pidato tersebut dianggap biasa saja oleh Demokrat PKS, atau perlu disikapi secara radikal..?
