Warga Minta APH Periksa Kepala Desa Laiya Terkait penggunaan APBDesa

Maros, Sulawesi Selatan || Suasana di  Desa Laiya, Kecamatan Cenrana,  Kabupaten Maros,  Sulawesi Selatan mulai gerah. Masyarakatnya, mulai angkat bicara menyorot kinerja Kepala Desa Laiya, A. Sirajuddin.

Masalah pembangunan dan penggunaan Dana Desa yang tidak transparan dan  kondisi jalan  yang  rusak parah tak pernah tersentuh perbaikan, padahal anggaran telah tersedia. Meski pun warga setempat telah menyuarakan  perbaikan infrastruktur, justru suara warga terbungkam dengan  praktek premanisme bertahun-tahun yang berada di lingkaran kekuasaan oknum Kepala Desa Laiya, A. Sirajuddin yang diduga hanya memperkaya diri sendiri.

" Kami  tidak pernah merasakan manfaat dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar," ujar sejumlah warga yang enggan disebut namanya karena takut mendapat intimidasi

Menurut warga setempat,  selama menjabat kepala desa tidak pernah ada dana desa digunakan untuk jalan. Yang ada cuma memperkaya diri sendiri," ujar salah seorang warga lewat WhatsApp  (WA) pesan singkat yang diterima media ini, Jumat malam (4/10).

Warga juga menyinggung kejadian longsor yang sempat memutus akses jalan beberapa waktu lalu, namun tidak mendapat perhatian.

Premanisme Diduga Jadi Tameng Kekuasaan

Informasi yang dihimpun,  setiap upaya warga untuk menyampaikan keluhan terkait kerusakan jalan selalu berujung intimidasi. Warga yang bersuara kerap dihadapkan dengan kelompok preman yang diduga berada di bawah pengaruh Kepala Desa. Situasi ini membuat masyarakat takut untuk berbicara, meski penderitaan akibat jalan rusak sudah lama dirasakan.

Kemana Dana Desa Mengalir?

Selama beberapa tahun terakhir, masyarakat mempertanyakan transparansi dana desa di Laiya. Anggaran yang seharusnya untuk perbaikan jalan justru tak terlihat hasilnya di lapangan. Ironisnya, di tengah keterpurukan infrastruktur desa, muncul sorotan tajam terhadap harta kekayaan pribadi Kepala Desa  disebut memiliki kendaraan mewah, beberapa unit truk, hingga alat berat excavator.

Desakan untuk Pemerintah dan Aparat

Masyarakat kini mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan. Masyarakat Desa Kaiya  meminta audit penggunaan dana desa serta penyelidikan atas dugaan intimidasi terhadap warga.

"Ini sudah bukan sekadar jalan rusak. Ini soal keberanian rakyat melawan ketidakadilan di tingkat desa," ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Kepala Desa Laiya A. Sirajuddin yang dihubungi melalui telpon selulernya tidak merespon. Begitu pun WA yang dikirim tidak ada jawaban untuk memperoleh tanggapan resmi terkait tudingan ini. Namun hingga kini, yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi. (amam)