Pemerintahan Jokowi dan KPI (Key Perfomance Indicator)

Beberapa hari belakangan ini, menyusul moment 2 tahun pemerintahan Jokowi, lawan-lawan Politik Presiden Jokowi tiba-tiba melancarkan serangan-serangan pernyataan yang bernada menjatuhkan dan merendahkan keberhasilan pemerintah saat ini. Serangan-serangan itu sepertinya mampu menarik perhatian masyarakat karena dilemparkan oleh tokoh-tokoh yang mempunyai kedudukan politik di partai nya, tokoh yang mempunyai kedudukan diparlemen dan lembaga negara. Sebagai warga yang menghuni negara ini tiap hari, kita tahu bahwa serangan2 itu seperti lemparan kerikil ke tengah danau, ada kedengaran bunyinya tapi tidak sampai menimbulkan ombak, karena kita tahu kondisi negara kita saat ini seperti apa.

Pemerintahan Jokowi sepertinya mencoba menghargai ungkapan curhat lawan-lawan politiknya, dengan merelease pencapaian pemerintah di beberapa sektor termasuk apa yang saat ini dilakukan di Papua.

Kita semua sangat tahu, banyak kemajuan dan keberhasilan yang telah dilakukan pemerintah dalam dua tahun ini, pembangunan jalan tol lintas Jawa Sumatera yang d iera sebelumnya hanya jadi mimpi dan wacana, pembangunan bendungan dan pelabuhan dibeberapa daerah, pencapaian pajak dll.

Ada hal dasar,mengapa lawan2 politik begitu gampang mengatakan pemerintah tidak berhasil, pemerintah tidak becus dan ungkapan2 sinis dari lawan2 politik yang hanya mengutip berdasarkan perasaan dan asumsi dengan sumber2 pemberitaan yang beredar. Salah satunya adalah pemerintah perlu menetapkan KPI (Key Performance Indikator) yang jelas.

Dari awal pemerintahan termasuk presiden-presiden sebelumnya, saya belum pernah mendengar adanya KPI yang sudah dibakukan, sehingga itu menjadi pijakan tolok ukur keberhasilan sebuah managemen pemerintahan. Dan sudah semestinya pemerintah dan DPR merumuskan dan menyepakati KPI lalu membakukannya menjadi Undang-Undang sehingga itu akan menjadi ukuran di managemen pemerintahan saat ini dan pemerintahan yang akan datang. Dan kalau perlu KPI negara itu dipajang sampi level papan pengumuman ditingkat RT.

KPI bisa berupa Tingkat Kemiskinan, Pengurangan Utang Negara, Tingkat Penghasilan Masyarakat, Tingkat ketahanan Pangan, Efisiensi Logistik dll. Dan mestinya KPI negara tidak terlalu banyak, 5 KPI saja sebenarnya sudah cukup sehingga tidak membingungkan masyarakat. Selama ini kita sudah sering mendengar hal2 tersebut, tapi masyarakat tidak punya gambaran yang cukup, kondisi tahun2 sebelumnya dilevel berapa, saat ini ditingkatan mana dan target kedepannya kita mau dilevel berapa, Saat ini kita banyak yang tahu bahwa pemerintah berhasil membangun pelabuhan disuatu tempat A, kita berhasil menarik pajak sekian trilyun, kita berhasil meningkatkan pelayan kesehatan, tapi kondisi sebelumnya dan keberhasilan yang dicapai tdk tergambar dengan jelas. 

Hal itulah yang membuat orang dengan gampang membuat pernyataan pemerintah selama ini hanya pencitraan, tenaga kerja asing membanjiri Indonesia, harga kebutuhan pokok mahal. Padahal itu hanya pemberitaan yang terjadi di suatu waktu tapi digeneralisir untuk menggambarkan kondisi umum  seolah2 pemerintah tidak berhasil.

Satu hal lagi yang sepertinya belum berhasil dilakukan pemerintah adalah memastikan kredibilitas penyedia data stattistik. Beberapa kali BPS sebagai satu-satunya Badan Negara yang ditugasi untuk mengumpulkan dan melaporkan data statistik, sudah beberapa kali dan bahkan sering dibantah kredibilitasnya oleh kelompok yang dinilainya. Masalah data daging sapi, data stock beras, data inflasi adalah beberapa contoh release data yang pernah dipertanyakan masyarakat. Kalau data yang disediakan tidak kredible, maka KPI juga tidak akan pernah bisa berjalan dengan benar. Kalau perlu, BPS dirombak total dibikin independen.

Mohon maaf bapak-bapak pemangku pemerintahan dan bapak-bapak yang duduk di DPR, tulisan ini tidak bermaksud menggurui, tapi sekedar masukan untuk membuat negara ini bisa men-sejahterakan saya dan tetangga2 saya. Karena seringkali penonton sepak bola itu lebih pinter dari pemainnya. 

Salam

Yuri Dewandaru