Opini pro dan kontra atas keputusan kontroversi dari Prabowo Subianto untuk menjadi salah seorang menteri dalam Kabinet Kerja jilid II Jokowi dan Ma'ruf Amin terus saja mengalir. Karena sangat diluar dugaan publik pada akhinya, Jokowi memanggil sang mantan Danjen Kopassus itu ke istana dan menawarkan posisi kunci sebagai "menteri".
Kepada publik Prabowo yang merupakan rival kencang Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2019 menjelaskan bahwa karena diminta untuk memperkuat pemerintahan Jokowi, maka dia bersedia untuk membantu. Jadi, Presiden meminta dan Prabowo menyanggupi, and deal!. Kurang lebih seperti itu yang terjadi sehingga semua spekulasi selama ini tuntas sudah. Yaitu, Prabowo Subianto menjadi bagian dalam kabinet kerja Presiden Jokowi 2019-2024.
Opini publik sekarang menjadi liar kemana-mana. Liar karena berusaha mencari tahu, mengorek habis-habisan, dan kalau bisa masih bisa mempengaruhi keputusan sang mantan Capres 02 ini, tentang alasan mendasar dari Prabowo untuk menjadi menteri.Â
Apakah betul alasannya adalah hanya karena Presiden meminta, kemudian Prabowo menyanggupi?
Pertanyaan yang terus menggoda itu tidak pernah akan selesai dibahas dan terus menjadi pertanyaan berlanjut. Opini yang sangat masuk akal, adalah "rasanya, tidak mungkin seorang Prabowo meninggalkan sekitar 68 juta pendukungnya dalam Pilpres dan malah sekarang bersekutu dengan Jokowi sebagai Presiden terpilih yang memenangkan kompetisi dengan raihan suara 84jutaan!".Â
Harusnya dengan dukungan yang luar biasa itu, Prabowo dengan Gerindanya lebih baik menjadi oposisi yang akan menciptakan check and balances terhadap pemerintahan yang berkuasa. Dan nampaknya, dibagian inilah perbedaan opini pendukung dengan opini Prabowo sendiri yang disebut sebagai oposisi itu.
Seperti yang dilansir dari tribun.com, menurut Prabowo di dalam sistem politik Indonesia, tidak ada dan tidak dikenal yang namanya oposisi oitu. Dan karenanya buat apa menjadi oposisi yang toh tidak ada gunanya untuk ikut membangun negeri ini.
Menurut Prabowo Subianto, Partai Gerindra akan menjalankan perannya bukan sebagai oposisi. "Karena di Indonesia tidak ada oposisi," ujar mantan Komandan Jenderal Kopassus TNI AD itu.
Jadi sesungguhnya, inilah alasan utama mengapa Prabowo mengambil keputusan untuk menjadi bagian dalam Kabinet Kerja jilid II Jokowi, yaitu ikut memperkuat pemerintah, seperti yang diberitakan oleh bbcindonesia.com :
"Saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan. Jadi beliau tadi memberikan pengarahan dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan," kata Prabowo.
Apabila dengan alasan untuk memperkuat peran oposisi dalam peta perpolitikan Indonesia lima tahun kedepan, tidak akan menjadi pertimbangan utama bagi seorang Prabowo sebagai Ketua Pembina Partai Gerinda itu. Dan dengan berada di dalam tubuh dan sistem pemerintahan selama 5 tahun kedepan, akan memiliki kesempatan yang lebih besar dan banyak untuk kemajuan Indonesia.
