Menyedihkan, bayangkan dengan akibat langsung yang meninggal ada ratusan penduduk desa kecil di Bhopal dan tuntutan kompensasi bagi ribuan orang yang terdampak menderita sakit, juga ada yang akhirnya meninggal karena menghirup udara terkontaminasi bahan kimia beracun dari pabrik ini berlangsung hingga tahun 2017. Bahkan mungkin masih ada trauma karena krisis Bhopal tidak tuntas diselesaikan.
Kemudian kasus menyemburnya lumpur dari tempat eksplorasi gas LNG di desa Renokenanga, Sidoarjo, Mei, Â tahun 2006 yang menenggelamkan desa dengan seluruh bangunan pabrik, jalan raya, dan perumahan, meluas berhektar-hektar, yang tersohor dengan kasus Lumpur Lapindo.
Bukannya pimpinan PT Lapindo Brantas, tampil bertanggungjawab dan berusaha membatasi "musibah yang dituduhkan karena gempa bumi di Jogjakarta", pemilik perusahaan dengan Holding Company besar, dengan kuasanya mengalihkan tanggung jawab agar pemerintah membayarkan kompensasi.
Satu lagi kisah nyata memilukan terjadi karena keluhan seorang pasien melalui e-mail kepada kerabatnya tentang pelayanan pemeriksaan yang tidak memuaskan, mengantarkan pasien itu yang bernama Prita Mulyasari di tahun 2008- 009 dipenjarakan.
Isu yang sederhana dihembuskan menjadikan krisis pada rumah sakit mewah di daerah Alam Sutera, Tanggerang.
Krisis berkelanjutan selama 5 tahun dengan simpati masyarakat luas mengumpulkan "Koin untuk Prita" demi membebaskan yang dinyatakan bersalah oleh pimpinan manajemen rumah sakit itu.
Ketiga studi kasus diatas memilukan dan memalukan bagi perusahaan besar yang tidak mau bertanggung jawab. Bila saudara pimpinan/pemilik perusahaan, mohon jangan sampai hal serupa terjadi.
Bagaimana mitigasi agar tidak terjadi "ketiduran" dari zona nyaman mengakibatkan peristiwa tidak nyaman?
Catatan, artikel inspiratif yang disiapkan oleh sahabat baik saya Ludwig Suparmo, seorang pakar dan senior dalam Lead Trainer: Crisis, Issue, and Risk Management; Conflict Management; No Stress Management
