Pelemahan rupiah merupakan suatu kondisi ketika nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing menurun. Sedangkan transformasi ekonomi mengacu pada perubahan signifikan dalam struktur dan kinerja perekonomian suatu negara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan nilai tukar mata uang menurut Iskandar (2013) yaitu permintaan permintaan dan penawaran valuta asing, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, tingkat pendapatan dan produksi, neraca pembayaran luar negeri, pengawasan pemerintah, dan perkiraan (spekulasi, isu, dan rumor). Faktor-faktor tersebut tentu memiliki tingkat pengaruh yang berbeda-beda dalam mempengaruhi nilai tukar mata uang.Permintaan dan penawaran valuta asing diakibatkan oleh kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional meliputi kegiatan ekspor dan impor oleh Indonesia. Kegiatan ekspor dan impor Indonesia secara otomatis akan mengakibatkan perubahan pada permintaan dan penawaran Rupiah atau juga mata uang negara lain. Hal ini menyebabkan kurs Rupiah akan selalu dipengaruhi oleh kegiatan perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor. Faktor lain yang juga mempengaruhi nilai tukar Rupiah adalah tingkat inflasi. Tingginya angka inflasi yang terjadi pada suatu negara mengindikasikan mahalnya harga-barang (tertentu) di negara tersebut.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika mengenai indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi periode Januari-Mei 2023 menunjukkan bahwa terdapat 6 jenis bangunan dimana pada data tersebut menunjukkan bahwa Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal persentase terendah pada bulan januari sebesar 115,37% dan tertinggi pada bulan mei. Hal tersebut menunjukkan Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal cenderung mengalami kenaikan dari bulan ke bulan. Kemudian pada Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian memiliki persentase terendah pada bulan januari sebesar 114,10% dan tertinggi pada bulan mei sebesar 114,52%. Hal tersebut menunjukkan bahwa, dalam kurun waktu 5 bulan Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian mengalami kenaikan fluktuatif setiap bulannya. Pada jenis bangunan Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan dan Pelabuhan menunjukkan bahwa dalam rentang bulan januari hingga mei cenderung mengalami penurunan dan mengalami persentase kenaikan pada bulan Februari sebesar 120.36% dan kemudian menurun pada bulan maret sebesar 119.59% selanjutnya pada bulan april dan mei persentase terus menurun.Selanjutnya pada Jenis Bangunan Lainnya, Persentasenya tidak stabil karena naik turun dan bahkan tidak meningkat seperti pada bulan maret dan april yang persentasenya sama yaitu sebesar 115,10% dan persentase tertinggi pada bulan februari yaitu sebesar 115,27%. Kemudian pada jenis bangunan kontruksi indonesia menunjukkan bahwa persentase tersebut cenderung fluktuatif naik turun, dan tertinggi pada persentase sebesar 117.20% di bulan februari, dan pada bulan april-mei persentasenya sama sebesar 117.18%.
      Adanya pelemahan rupiah dapat mempengaruhi daya beli masyarakat indonesia, seperti harga barang lebih tinggi sehingga dapat menyulitkan masyarakat indonesia untuk membeli kebutuhan pokok, selain itu masyarakat juga mengalami penurunan daya beli dikarenakan harga barang yang lebih tinggi dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Serta berdampak pada distribusi pendapatan dimana dapat menyebabkan kesenjangan karena masyarakat dengan pendapatan yang lebih rendah mungkin tidak mampu membeli kebutuhan dasar. Dampak-dampak yang terjadi akibat pelemahan rupiah menunjukkan bahwa belum banyak perubahan (transformasi) yang terjadi pada perekonomian indonesia.
Namun, pemerintah memiliki beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan pelemahan rupiah, diantaranya meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia di tengah pelemahan Rupiah seperti pemerintah dapat meningkatkan investasi, baik dari pemerintah maupun swasta, untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dengan cara meningkatkan gaji dan upah, memberikan subsidi untuk kebutuhan pokok, dan mengurangi pajak barang dan jasa. Pemerintah dapat mengendalikan inflasi dengan menerapkan kebijakan yang dapat menstabilkan harga barang dan jasa, seperti mengatur suplai barang dan jasa serta mengendalikan jumlah uang beredar. Pemerintah dapat memperbaiki kebijakan ekonominya untuk menciptakan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, misalnya dengan mengurangi korupsi, memperbaiki infrastruktur, dan mempromosikan inovasi dan kewirausahaan.
Referensi
Iskandar, P. (2013). Economics: Pengantar Mikro dan makro. Mitra Wacana Media.
