Pilkada DKI Jakarta, Penistaan Agama, dan Munculnya Politik Identitas

Latar Belakang Masalah

Berawal dari terpilihnya Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, sebagai presiden Republik Indonesia, eskalasi politik di Jakarta terus mengalami peningkatan, bahkan pada hari ini telah meluas menjadi skala nasional. Hal ini disebabkan karena terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden secara otomatis membuat wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang merupakan seorang non-muslim naik menggantikan dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Masalahnya adalah ada sebagian kelompok umat Islam yang menolak DKI Jakarta dipimpin oleh seorang gubernur yang bukan berasal dari agama Islam. Dengan dimotori oleh Front Pembela Islam (FPI), puluhan tokoh dan pimpinan ormas Islam se-Jakarta menyatukan sikap menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta. 

Para tokoh dan ormas Islam tersebut membentuk sebuah gerakan yang diberi nama Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) untuk menolak Ahok. Mereka bersepakat akan berusaha melengserkan Ahok melalui jalur konstitusi.

Pimpinan GMJ, KH. Fachrurrozi Ishak, mengatakan akan berkoordinasi dengan seluruh elemen umat Islam yang ada di Jakarta untuk menolak Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. GMJ pada saat itu juga berencana akan membuka posko-posko tolak Ahok di setiap mesjid dan musholla yang ada di Jakarta. 

Rencananya, mereka akan mengumpulkan petisi menolak Ahok sebagai Gubernur, yang mana nantinya petisi tersebut akan dibawa ke DPRD DKI Jakarta sebagai bahan untuk memakzulkan Ahok. GMJ melakukan hal ini karena berkaca pada kasus yang menimpa mantan Bupati Garut, Aceng Fikri, yang lengser karena mendapatkan penolakan dari warganya.

Yang paling fenomenal dari kejadian penolakan Ahok ini adalah FPI berinisiatif mengangkat seorang Gubernur tandingan bagi warga Jakarta. Sosok yang terpilih dan dilantik menjadi Gubernur tandingan tersebut adalah ketua GMJ itu sendiri, yaitu KH. Fachrurrozi Ishak. Keputusan ini diambil setelah FPI menggelar Musyawarah Masyarakat Jakarta yang dihadiri oleh puluhan ormas Islam se-Jakarta.

Keadaan semakin memanas karena Ahok justru bereaksi keras dengan penolakan FPI terhadap dirinya ini. Ahok mengajukan surat rekomendasi kepada Kapolri dan Kemendagri untuk membubarkan FPI. 

"Surat ke Kapolri dan Kemendagri sudah jelas untuk meminta dibubarkan supaya Jakarta tidak ada lagilah ormas anarkis untuk menakut-nakuti orang dan buat macet", ujar Ahok di Istana Negara setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Dalam sebuah pertemuan dengan MUI, Ahok juga pernah mengkritik keras FPI. Menurut Ahok, apa yang dilakukan oleh FPI selama ini justru mempermalukan Islam. Ahok menilai ormas seperti FPI ini tidak pantas disebut sebagai pembela Islam. "Ini bukan Front Pembela Islam tapi Front Perusak Islam, karena mempermalukan orang Islam", ujar Ahok usai bertemu dengan MUI di Balai Kota Jakarta (merdeka.com, 2016).     

Sikap Ahok yang konfrontatif dengan FPI ini disayangkan oleh beberapa orang politisi di Jakarta. Misalnya saja anggota DPR RI dari Komisi III, Aboe Bakar Al Habsy, ia lebih beraharap Ahok selaku pimpinan dapat menyikapi penolakan yang dilakukan oleh FPI tersebut dengan sabar.