Pemerintah akhirnya menegaskan untuk tidak melarang masyarakat mudik ke kampung halamannya masing - masing.Â
Dilansir dari Kompas.com Kamis (03/04) yang lalu, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyampaikan bahwa Presiden tidak melarang masyarakat untuk mudik, namun pemudik langsung berstatus ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan wajib mengisolasi diri secara mandiri sebagaimana protokol kesehatan yang dirilis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Pernyataan di atas sebenarnya bertentangan dengan rencana Pemerintah sebelumnya sebagaimana dikutip dari unggahan detik.com (30/03) Senin lalu, "Saya melihat sudah ada imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur kepada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik, dan ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi, tapi menurut saya imbauan seperti ini juga belum cukup. Perlu langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini" ujar Presiden Joko Widodo.
Perubahan Rencana Kebijakan merupakan suatu hal yang lumrah dalam dinamika Pemerintahan. Jangankan rencana, Kebijakan yang sudah ditetapkan dalam hitungan hari saja masih boleh direvisi atau bahkan dicabut, sehingga domain tersebut tidak menjadi pembahasan utama dalam artikel ini.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini beberapa daerah di Pulau Jawa sudah menjadi episentrum penyebaran Virus Covid - 19, sebut saja Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur serta beberapa daerah lainnya.Â
Menariknya beberapa daerah ini merupakan "surga" bagi para perantau dari berbagai penjuru Nusantara, baik mereka yang merantau untuk mencari nafkah maupun untuk menimba ilmu.
Berdasarkan realita yang dikemukakan di atas ditambah dengan tidak adanya larangan mudik bagi masyarakat menjelang Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri beberapa bulan lagi, tidak salah rasanya bila penulis memiliki hipotesa sebagaimana yang dimuat di dalam judul artikel ini.
Unggahan Kang Emil (Gubernur Jawa Barat) berikut ini menjadi salah satu dasar hipotesa penulis
Dalam unggahan tersebut jelas tergambar betapa bahayanya "mudik" bagi keluarga di kampung halaman di tengah situasi seperti saat ini.Â
Hal tersebut tidak hanya bisa membahayakan keluarga si pemudik yang nekat pulang ke kampung halaman, tapi juga keluarga dari masyarakat yang lebih memilih untuk tidak mudik karena khawatir dapat menjadi carrier bagi keluarganya.
Bisa kita bayangkan bersama sebagaimana contoh kasus di atas bahwa satu orang saja berpotensi menyebabkan transmisi lokal, apalagi jika masyarakat berbondong - bondong untuk mudik ke kampung halamannya masing - masing? hal ini tentunya berpotensi membuat Grafik Penularan Virus Corona naik secara signifikan.
Walaupun Pemerintah telah mengimbau bahwa para pemudik yang pulang ke kampung halaman masing - masing langsung menjadi ODP dan wajib mengisolasi diri selama 14 hari, tidak ada yang bisa menjamin imbauan tersebut akan diindahkan oleh yang bersangkutan.
Terlebih orang - orang yang harusnya berstatus sebagai ODP dan memiliki kewajiban untuk melapor ke aparat yang berwenang cenderung menghindari hal tersebut karena adanya sentimen negatif dari masyarakat setempat.
Sekalipun Pemerintah saat ini tengah mewacanakan akan mengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri di lain hari setelah bencana covid - 19 ini mereda, rasanya hal tersebut masih belum mampu membatasi pergerakan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman masing - masing karena tidak adanya ketetapan yang mengikat.
Terlebih momentum Hari Raya Idul Fitri merupakan momentum yang dianggap sakral bagi sebagian besar masyarakat kita, sehingga apabila tidak adanya ketetapan yang mengikat dan konkret yang diambil pemerintah untuk melarang masyarakat mudik ke kampung halaman masing - masing, tidak menutup kemungkinan Hipotesa penulis bisa menjadi nyata.
