Mohon tunggu...
Yudhi Hertanto
Yudhi Hertanto Mohon Tunggu... Penulis - Simple, Cool and Calm just an Ordinary Man

Peminat Komunikasi, Politik dan Manajemen

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Artikel Utama

Komunikasi Bahan Bakar dan Bahan Bakar Komunikasi

23 September 2022   05:19 Diperbarui: 23 September 2022   07:17 220
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi pengisian BBM| Dok Pertamina via Kompas.com

Selama ini, publik jenuh dengan perilaku elite, yang terlihat jauh dari persoalan keseharian. Kesan itu melekat dalam ingatan dan benak publik.

Dampak langsung kenaikan bahan bakar, jelas akan dihadapi publik, dalam berbagai konsekuensi turunan, mulai dari harga barang, ongkos transportasi dan lainnya.

Pengambil kebijakan meminta dukungan, ingin dipahami bila situasinya tidak mudah. Di saat bersamaan, publik memandang pemangku kuasa memang dipilih bukan untuk tugas yang mudah.

Meski menggunakan alasan yang benar, tetapi publik masih belum bisa menerima, mengapa begitu? Terdapat ketidakpercayaan -public distrust.

Lantas apa penyebab rasa tidak percaya? Pengalaman publik yang berkali-kali dikecewakan oleh perangai dan perilaku elite. Para wakil rakyat, justru memiliki gaya hidup yang berbeda dari yang diwakili.

Para elite tampil dalam berbagai panggung politik kekuasaan, terlebih jelang tahun pemilihan, sibuk dengan urusannya sendiri. Dengan itu, psikologi publik terbentuk.

Komunikasi Kebijakan

Di ranah komunikasi, demonstrasi merupakan bagian yang dimaknai sebagai umpan balik -feedback. Hal itu harus dipahami, agar tujuan komunikasi bisa tercapai, yakni kesepahaman bersama.

Kerapkali kebijakan menyoal aspek teknis, tetapi implementasi atas kebijakan menjadi domain besar komunikasi, yang didalamnya berperan faktor persuasi.

Bilamana takaran komunikasi yang dilakukan tidak cukup dapat diterima publik, berarti terjadi kegagalan, karena tujuan kebijakan tentang hajat publik.

Idealnya, kepentingan publik menjadi dasar kebijakan -bottom up, pada praktiknya kebijakan bersifat instruksional -top down mewakili sisi pemangku kuasa.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun