Mungkinkah Kompromi Koalisi Politik?

Mungkinkah kabinet dari susunan pemerintahan Jokowi, merepresentasikan konsep profesionalitas? Bentuk zaken kabinet, dengan mengakomodasi para ahli di luar partai politik, diharapkan muncul sebagai format struktur pemerintahan.

Pasca pertemuan Jokowi-Prabowo, kerangka rekonsiliasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk membangun ruang bersama setelah kontestasi politik. Formulasinya tentu masih perlu diterka, akankah melebur dalam kubu kekuasaan? ataukah konsisten menjadi kelompok oposisi?. 

Melesap menjadi bagian pemerintahan, bagi pihak Prabowo, tentu membawa konsekuensi tersendiri. Para pendukungnya, bahkan merespon dengan keras di sosial media. Dilain sisi, skema rekonsiliasi yang sedemikan, menjadi sangat pragmatis bahkan transaksional. Tidak lebih dari sekedar kompromi.

Sementara itu, posisi dilematis sesungguhnya juga dihadapi Jokowi. Soliditas koalisi yang selama ini terbentuk, terancam mengalami gangguan. Disharmoni gugus koalisi, bisa jadi semakin memuncak seiring dengan pembentukan struktur kabinet. Koalisi yang awalnya tanpa syarat, pada akhirnya menjadi sangat bersyarat. 

Melalui perspektif membangun kesetimbangan politik, maka model penyelesaian konflik dengan menggunakan bentuk akomodasi, tentu diharapkan mengakhiri situasi kebuntuan -deadlock. Harapan terbesar dari situasi tersebut, adalah menciptakan kondisi win-win solution. 

Tetapi problemnya tidak semudah itu, ada harga terkait kursi kekuasaan di kubu koalisi dan memori para pendukung yang belum benar-benar mereda. Nampaknya, kedua belah pihak tengah mengkonsolidasi target jangka pendek, sembari menyusun tujuan jangka panjang. Apalagi kalau bukan agenda politik di 2024.

Bentuk Kejutan Kabinet 

Menimbang bahwa kali ini adalah periode kedua pemerintahan Jokowi, maka target capaian terbesar yang seharusnya dihasilkan adalah mempersiapkan basis fundamental bagi transformasi jangka panjang kehidupan berbangsa.

Tidak ada pilihan, selain untuk meninggalkan legacy yang terbaik, sebagai monumen bagi seluruh bangsa. Urusan ini semakin pelik, jika menimbang dikotomi tentang utusan partai dan para profesional non-partai.

Kepentingan strategis menempati kursi kedudukan politik di dalam kabinet, ditujukan untuk mendapat akses sumberdaya -resources atas penguatan modal politik secara langsung, ataupun mendapatkan keuntungan jejaring terstruktur di tingkat nasional, termasuk memperoleh panggung politik.

Mungkinkah Jokowi tidak berpikir untuk 2024? Sulit membayangkannya, karena Jokowi adalah representasi kekuatan partai politik yang masih akan ikut serta pada agenda tersebut. Bisa dipastikan, persiapan dalam langkah politik ke depan, serta pondasi kuda-kuda telah dirumuskan.