Keberadaan media menjadi bagian penyerta dari fase kesejarahan lokal, termasuk pada persoalan tampuk kekuasaan di ranah politik. Buku Ross Tapsell, Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi Digital, yang setebal 298 halaman itu mengurai secara mendetail.
Fungsi media tidak hanya menjadi sarana reflektif dari apa yang terjadi didalam masyarakat, tetapi sekaligus menjadi alat serta instrumen bagi penciptaan opini dan persepsi publik. Media pada prinsip dasarnya tidak bebas kepentingan, justru sebaliknya dapat mengkonstruksi cara berpikir, bahkan menciptakan suatu realitas baru yang berbeda.
Di tengah tantangan zaman yang mengalami perubahan, akibat gerak laku digitalisasi melalui koneksi internet. Media tetap memainkan peran signifikan, terutama karena kehadirannya beradaptasi dengan gerak laku modernisasi teknologi, dimana media konvensional bertransformasi membangun divisi digital sebagai platform media baru.
Pertanyaan penting yang sejalan dengan apa yang termuat dalam kalimat pembuka artikel ini adalah, apakah media benar-benar menandai terjadinya suatu gerak perubahan sosial di masyarakat? Bagaimana posisi media baru berhadapan dengan eksistensi media tradisional cetak dan elektronik?.
Sesuai dengan definisinya, menggunakan pendekatan Laswell, maka media adalah sarana dalam menerjemahkan penyampaian pesan dari pihak komunikator kepada khalayak. Dengan begitu, koran, majalah, radio dan televisi menjadi sumber pengetahuan baru. Akses langsung pada media menciptakan struktur otoritatif atas dominasi pengetahuan, sifatnya terbatas.
Media Lokal dari Masa ke Masa
Para pengakses media sejak zaman pra kemerdekaan adalah mereka yang terkategorisasi berpendidikan, dan dalam struktur sosial masyarakat dapat pula menjadi opinion leader bagi komunitas lingkungan sosialnya. Perjuangan kemerdekaan di awal kehidupan bernegara, dimulai dengan pertarungan wacana dan gagasan, dalam pergulatan mencapai Indonesia merdeka.
Dilanjutkan pada era pasca kemerdekaan, media pun menjadi ruang perdebatan ideologis antara para partai pemilik kepentingan politik untuk melakukan pengaturan tata hidup berbangsa dan bernegara. Orde Lama menampilkan media partisan, yang hidup dan tumbuh dalam mewakili kepentingan praktis dari partai politik yang melahirkan media tersebut.
Situasi tersebut, berubah setelah Orde Lama jatuh dan digantikan Orde Baru yang menjadi cita-cita pembaharuan dari dinamika politik yang saling bergesekan di tingkat bawah. Lambat laun otoritarianisme orde baru muncul, karena ketiadaan antitesis kekuasaan. Ruang narasi yang kosong itu, termasuk media yang menjadi corong penguasa.
Penyeragaman dan represi terjadi, manakala ada pendapat serta suara yang berbeda dari selera kekuasaan. Media menjadi pembawa pesan penguasa, meski seiring waktu terjadi pergolakan internal di tubuh elit yang menghendaki terjadinya perubahan, pun berujung pada penggunaan media. Orde Reformasi sebagai fase keluar dari Orde Baru tidak dipungkiri terjadi karena kelahiran media elektronik swasta pada periode pergolakan tersebut.
Anomali Sosial Media: Pilpres 2014
