Sembilan Sengketa, Satu Komitmen: Komisi Informasi Jabar Gencarkan Penegakan Hak Akses Informasi Publik

 

Kamis, 10 Juli 2025 --- Di tengah tuntutan keterbukaan informasi publik, persidangan demi persidangan digelar demi menjaga transparansi anggaran negara. Kamis, 10 Juli 2025, ruang sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat kembali menjadi saksi ketegangan antara publik yang menuntut hak tahu dan badan publik yang menyatakan informasi mereka dikecualikan.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menggelar sidang maraton untuk menyelesaikan sembilan register sengketa informasi publik. Rangkaian sidang dimulai dengan agenda Pemeriksaan Awal Kesatu (PA1) atas delapan register yang diajukan oleh Pemantau Keuangan Negara (PKN). Dalam permohonannya, PKN meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS dan Dana APBD dari sejumlah SMA di Kota Bekasi dan Kota Bandung: SMA Negeri 5 Bekasi, SMA Negeri 8 Kota Bekasi, SMA Negeri 11 Bekasi, SMA Negeri 2 Bandung, SMA Negeri 3 Bandung, SMA Negeri 5 Bandung, SMA Negeri 8 Kota Bandung, dan  SMA Negeri 20 Bandung.

Sidang PA1 ini dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Yadi Supriadi bersama anggota Majelis Nuni Nurbayani dan Erwin Kustiman serta didampingi Panitera Nandi Sobandiana. Sayangnya, hanya pihak Pemohon yang hadir dalam sidang tersebut. Ketidakhadiran Termohon yang berasal dari delapan satuan pendidikan itu dikarenakan adanya agenda Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang masih berlangsung di sekolah masing-masing.

Persidangan PA1 sebanyak 8 Register (Sumber:DokBid SEKOM KI Jabar)

Panitera KI Jabar, Nandi Sobandiana, menyampaikan pemanggilan sidang kepada para pihak telah dilakukan secara layak. Absennya para Termohon membuat Majelis memutuskan untuk menunda persidangan dan melanjutkannya ke tahapan Pemeriksaan Awal 2 (PA2). Pengajuan sengketa ini merupakan langkah konkret dari PKN untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan, khususnya dana yang bersumber dari APBD dan APBN.

Tak berhenti di situ, pada hari yang sama juga digelar Sidang Adjudikasi Pembuktian (SAP 1) atas permohonan informasi yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat Sadar Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik (POKMASKIPP). Permohonan tersebut ditujukan kepada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bekasi, terkait dokumen Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

Sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis Dadan Saputra, didampingi anggota Majelis Erwin Kustiman dan Yadi Supriadi, serta Panitera Agus Suprianto. Berbeda dari PA1, persidangan kali ini dihadiri oleh kedua belah pihak. Yang menarik, proses adjudikasi berlangsung tanpa melalui tahapan mediasi. Hal ini terjadi karena sebagian informasi yang diminta oleh Pemohon telah dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan oleh Termohon melalui mekanisme uji konsekuensi.

Pihak Termohon berpendapat bahwa informasi yang dimohon bersifat dinamis dan sensitif. Jika disebarluaskan tanpa konteks yang memadai, informasi tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman publik. Sebaliknya, Pemohon bersikukuh bahwa permohonan informasi mereka sah sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2021.

Sidang SAP1 dengan Ketua Majelis Dadan Saputra (Sumber:DokBid SEKOM KI Jabar)

Ketua Majelis Dadan Saputra menegaskan bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan dasar argumentasi yang valid, sehingga Majelis memutuskan agar masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan tertulis lengkap dengan alat bukti pendukung. Sidang akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni Sidang Pembacaan Putusan (SPP), dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian.

Wakil Ketua Komisi Informasi Jabar, Dadan Saputra, menegaskan: "Kehadiran para pihak dalam setiap tahapan persidangan informasi publik bukan hanya soal etika prosedural, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa secara formal. Ketidakhadiran badan publik dapat menghambat percepatan penyelesaian kasus serta mengurangi ruang klarifikasi dan konfirmasi terhadap substansi informasi yang disengketakan".

Lebih dari itu, Dadan Saputra menekankan tentang pentingnya uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan adalah bagian dari tata kelola informasi yang sehat dan akuntabel. Badan publik tidak bisa semena-mena menetapkan informasi sebagai tertutup tanpa kajian yang mendalam. Uji konsekuensi menjadi alat ukur objektif dalam menilai apakah suatu informasi benar-benar berisiko jika dibuka, atau justru publik berhak mengetahuinya demi kepentingan yang lebih luas.

Transparansi bukan sekadar slogan, tetapi perjuangan terus-menerus di meja persidangan. Ketika publik meminta kejelasan, dan badan publik menyodorkan pengecualian, maka Komisi Informasi hadir sebagai wasit yang menjaga keseimbangan. Di balik setiap dokumen yang diminta, ada nyawa akuntabilitas yang harus dijaga. Dan hari ini, perjuangan itu kembali ditorehkan di lembar berita, bukan hanya di lembar laporan. (Lutfia -- Mhs PKL Unisba | Review: Yudaningsih)