Proyek IT Pemerintah: Anggaran Gede, Hasil NOL Besar!

Ketika sektor swasta mulai mengadopsi IT Governance untuk memperkuat operasional mereka, sektor publik pemerintah pusat hingga daerah pun tidak mau ketinggalan. Dokumen kebijakan dibanjiri istilah-istilah keren seperti COBIT, ISO/IEC 38500, ITIL, "good governance", "smart city", dan "digital transformation". Tapi, apakah implementasinya benar-benar berhasil? Mari kita realistis: di sektor publik, IT Governance lebih sering menjadi jargon politik daripada kenyataan operasional.

Regulasi Banyak, Implementasi Minim

Pemerintah suka membuat peraturan. Setiap tahun, keluar kebijakan baru, surat edaran, panduan tata kelola TI, bahkan unit khusus diangkat untuk mengawasi TI. Tapi apakah semua regulasi itu berdampak nyata di lapangan?

Jawabannya: jarang.

Banyak regulasi dibuat hanya untuk memenuhi target administratif, bukan untuk memecahkan masalah nyata. Akibatnya, peraturan bertumpuk tanpa arah implementasi yang jelas. Instansi sibuk mengurus checklist kepatuhan, tetapi tidak memahami esensi governance yang sebenarnya: bagaimana teknologi mendukung pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan.

Birokrasi: Musuh Utama Transformasi Digital

Birokrasi di sektor publik bukan hanya lambat, tetapi juga penuh "jebakan" struktural. Persetujuan berjenjang, koordinasi antar departemen yang kacau, dan ego sektoral memperlambat setiap langkah digitalisasi.

Saat proyek IT ingin dieksekusi, prosesnya seringkali tersendat di pengadaan barang/jasa, perbedaan visi antar pejabat, atau sekadar ketakutan untuk mengambil keputusan.

IT Governance di sektor publik akhirnya hanya menjadi upaya pelaporan "yang penting ada dokumen", "yang penting audit beres" bukan upaya transformasi pelayanan publik berbasis teknologi.

Anggaran Besar, Hasil Mengecewakan

Tidak jarang kita mendengar proyek digitalisasi pemerintahan dengan anggaran miliaran rupiah, namun outputnya hanya berupa portal statis, aplikasi yang macet, atau sistem yang mati suri karena tidak ada yang memelihara.

Kenapa bisa begitu?

Karena dalam banyak kasus, implementasi IT Governance hanya menjadi dalih untuk menghabiskan anggaran. Bukan untuk memastikan sistem berjalan optimal dan melayani masyarakat.