General Review Hukum dan Masyarakat

PPT 1 HUKUM DAN MASYARAKAT, SOSIOLOGI HUKUM

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya demi terciptanya kepastian hukum. Masyarakat sendiri adalah sekelompok individu yang hidup bersama dan saling berinteraksi, membentuk kebudayaan dan nilai-nilai bersama. Para ahli menegaskan bahwa hukum bersifat memerintah, melarang, dan memaksa, sementara masyarakat adalah wadah interaksi sosial. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat, karena hukum tidak akan berfungsi tanpa masyarakat, dan masyarakat tanpa hukum akan mengalami kekacauan. Hukum berperan sebagai alat pengendalian sosial dan juga sebagai sarana perubahan sosial. Sosiologi hukum hadir untuk mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial secara ilmiah. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi aturan yang mengikat, tetapi juga pedoman yang membimbing masyarakat menuju keadilan dan ketertiban.

PPT 2 HUKUM DAN KENYATAAN

Kenyataan hukum dalam masyarakat tidak hanya terbatas aturan tertulis yang dibuat pemerintah, tapi mencakup realitas sosial yang diakui dalam sistem hukum. Hukum mencerminkan kenyataan sosial, dengan norma-norma yang dibentuk dan diubah sesuai perkembangan masyarakat. Namun, sering terdapat kesenjangan antara hukum ideal dan praktik di lapangan, termasuk tantangan dalam penegakan hukum seperti korupsi, ketidakadilan, dan akses keadilan yang terbatas. Penegak hukum, seperti polisi dan pengadilan, memiliki peran penting, tetapi efektivitas mereka dipengaruhi oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, hukum dan kenyataan sosial saling berinteraksi, dan hukum perlu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat agar tetap relevan dan mampu mewujudkan keadilan serta ketertiban sosial.

PPT 3 YURIDIS EMPIRIS DAN YURIDIS NORMATIF

Kenyataan hukum dalam masyarakat dapat dikaji melalui dua pendekatan utama: yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris fokus pada pengamatan dan analisis penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hambatan dan ketidaksesuaian antara aturan dan praktik. Pendekatan ini menyoroti realitas sosial dan perilaku masyarakat, menunjukkan bahwa implementasi hukum sering kali tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, pendekatan yuridis normatif menekankan norma-norma hukum tertulis dan prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan, serta bagaimana hukum seharusnya dijalankan untuk mencapai keadilan. Dengan demikian, kenyataan hukum dipengaruhi oleh aturan yang berlaku dan dinamika sosial, budaya, serta perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum harus mempertimbangkan kedua aspek ini agar dapat menggambarkan realitas hukum secara utuh.

PPT 4 MADZHAB PEMIKIRAN HUKUM (POSITIVISM)

Positivisme hukum adalah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pemisahan antara hukum dan moralitas, dengan fokus pada peraturan yang ditetapkan oleh otoritas sah. Tokoh utama seperti John Austin dengan "command theory of law" dan Hans Kelsen dengan "pure theory of law" menjadi fondasi penting aliran ini. Positivisme hukum muncul sebagai reaksi terhadap teori hukum alam dan terbagi menjadi dua bentuk: inklusif, seperti pandangan H.L.A. Hart yang mengakui ruang untuk moralitas, dan eksklusif, seperti pandangan Joseph Raz yang menolak kaitan moralitas. Meskipun menghadapi kritik terkait kurangnya perhatian terhadap aspek moral dan fleksibilitas, positivisme hukum tetap relevan dalam sistem hukum modern, termasuk di Indonesia, di mana prinsip-prinsipnya diadopsi untuk memastikan kepastian hukum dan stabilitas. Dengan demikian, positivisme hukum berkontribusi signifikan terhadap pembentukan sistem hukum kontemporer.

PPT 5 MADZHAB PEMIKIRAN HUKUM: SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE

Sosiological jurisprudence atau sosiologi hukum adalah studi yang menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat serta perubahan hukum dalam konteks sosial. Teori ini menekankan bahwa hukum berkembang sebagai realitas sosial yang dipengaruhi oleh dinamika masyarakat. Modernisasi hukum, seperti di Turki, berdampak signifikan pada perkembangan hukum Islam di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Dalam pandangan ini, hukum harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, dan hakim berperan sebagai penggerak rekayasa sosial, bukan hanya kontrol sosial. Yurisprudensi sosiologis juga mendukung pengakuan norma sosial tak tertulis sebagai bagian dari sistem hukum, menunjukkan pentingnya hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum yang baik adalah yang sejalan dengan hukum yang hidup di masyarakat, menciptakan keseimbangan antara hukum positif dan praktik sosial.

PPT 6 MADZHAB PEMIKIRAN HUKUM: LIVING LAW DAN UTILITARIANISME

Konsep "Living Law" yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich menekankan bahwa hukum berkembang dari masyarakat, bukan hanya dari undang-undang negara. Menurut Ehrlich, norma hukum muncul dari kebiasaan dan hubungan sosial. Di Indonesia, penerapan Living Law terlihat dalam pengakuan hukum adat dan hukum Islam yang beroperasi berdampingan dengan hukum positif, seperti dalam penyelesaian sengketa tanah dan pernikahan. Contoh implementasi hukum adat di Sumatera Barat dan Papua menunjukkan kekuatan hukum yang berasal dari nilai-nilai lokal. Di sisi lain, utilitarianisme, yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menekankan bahwa tujuan hukum adalah mencapai kebahagiaan terbesar bagi masyarakat, meskipun dapat menimbulkan dilema etis ketika kebijakan mayoritas mengorbankan hak-hak minoritas. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara fleksibilitas hukum yang mengikuti perkembangan sosial dan evaluasi dampak hukum terhadap kesejahteraan masyarakat.

PPT 7 PEMIKIRAN MILE DURKHEIM DAN IBNU KHALDUN

Pemikiran mile Durkheim dan Ibnu Khaldun memberikan wawasan penting tentang dinamika masyarakat. Durkheim, pendiri sosiologi modern, memperkenalkan konsep fakta sosial, solidaritas sosial, dan anomie, yang menjelaskan bagaimana norma dan nilai membentuk perilaku individu. Ia menekankan peran pendidikan dan agama dalam menciptakan kohesi sosial. Di sisi lain, Ibnu Khaldun, sejarawan dan filsuf Muslim, mengembangkan teori asabiyyah, yang menggambarkan solidaritas kelompok sebagai dasar peradaban. Ia berargumen bahwa perkembangan peradaban bergantung pada ikatan sosial yang kuat dan kerja sama antar kelompok. Meskipun berasal dari konteks berbeda, keduanya menyoroti pentingnya struktur sosial dan solidaritas. Perbedaan utama terletak pada pendekatan: Durkheim lebih positivistik dan empiris, sedangkan Ibnu Khaldun bersifat historis-filosofis dan deskriptif. Keduanya memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori sosiologi yang masih relevan hingga kini.

PPT 8 PEMIKIRAN MAX WEBER DAN H.L.A. HART

Pemikiran Max Weber dan H.L.A. Hart memberikan kontribusi signifikan dalam teori hukum modern dengan pendekatan yang berbeda. Max Weber, seorang sosiolog, melihat hukum dalam konteks struktur sosial dan otoritas kekuasaan. Ia menekankan rasionalisasi hukum yang formal dan impersonal, serta keterkaitannya dengan legitimasi politik, membedakan tiga tipe otoritas: tradisional, karismatik, dan legal rasional. Sebaliknya, H.L.A. Hart, seorang filsuf hukum, mengkritik pandangan John Austin yang menyederhanakan hukum sebagai perintah dengan sanksi. Dalam "The Concept of Law," Hart membedakan antara aturan primer dan sekunder serta memperkenalkan konsep internal point of view, yang menekankan legitimasi aturan hukum. Keduanya saling melengkapi, Weber memberikan perspektif sosiologis, sementara Hart menawarkan kerangka analitis. Ini penting untuk merancang sistem hukum yang sah secara formal dan responsif terhadap realitas sosial, terutama dalam konteks pembangunan hukum nasional.

PPT 9 EFEKTIVITAS HUKUM

Efektivitas hukum adalah faktor kunci dalam menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini tidak hanya tergantung pada adanya aturan tertulis, tetapi juga pada pelaksanaan dan kepatuhan terhadap aturan tersebut. Para ahli seperti Soerjono Soekanto, Ahmad Ali, dan Anthony Allott menyatakan bahwa efektivitas hukum melibatkan adaptasi hukum terhadap masyarakat, kesesuaian dengan nilai filosofis, dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip hukum. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas ini meliputi kualitas hukum, integritas aparat penegak hukum, fasilitas pendukung, dan kesadaran hukum masyarakat. Kepatuhan masyarakat menjadi indikator keberhasilan hukum dalam mengatur perilaku sosial. Dengan demikian, hukum yang baik harus disertai penegakan yang konsisten, dukungan fasilitas yang memadai, dan partisipasi masyarakat agar tujuan keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai dengan optimal.

PPT 10 HUKUM DAN KONTROL SOSIAL

"Hukum dan Kontrol Sosial" membahas peran hukum sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat. Kontrol sosial merujuk pada mekanisme yang digunakan untuk menjaga ketertiban dan mengatur perilaku individu agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial formal yang memiliki sanksi tegas dan diakui secara institusional. Dalam masyarakat modern yang kompleks, hukum berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial, menyelesaikan konflik, dan mengatur hubungan antarwarga negara serta antara warga dengan negara. Selain hukum, terdapat pula kontrol sosial informal yang berasal dari keluarga, agama, dan adat istiadat, yang meskipun tidak memiliki kekuatan hukum, tetap efektif dalam membentuk perilaku sosial. Dengan demikian, hukum sebagai kontrol sosial menjadi instrumen utama dalam menciptakan keteraturan sosial, menjamin keadilan, dan melindungi hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat.

PPT 11 LEGAL PLURASISME

Legal pluralism atau pluralisme hukum adalah pengakuan terhadap berbagai sistem hukum yang beroperasi bersamaan dalam satu masyarakat. Di Indonesia, ini mencakup hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang berinteraksi. Pluralisme hukum memungkinkan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap nilai-nilai lokal, serta menawarkan alternatif penyelesaian konflik. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk konflik norma, ketidakpastian hukum, diskriminasi terhadap kelompok adat, dan kesulitan dalam penerapan hukum yang tepat. Kritik terhadap pluralisme mencakup kurangnya batasan istilah dan pengabaian keadilan sosial. Untuk menjadikannya efektif, diperlukan harmonisasi antar sistem hukum, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan dialog berkelanjutan agar keadilan substantif dapat terjamin bagi seluruh lapisan masyarakat.

PPT 12 PROGRESIF LAW

Hukum progresif, diperkenalkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, adalah respons terhadap kelemahan hukum positivistik yang kaku dan tidak responsif terhadap realitas sosial. Ia menekankan pentingnya keadilan substantif, nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan empati dalam penegakan hukum. Dalam paradigma ini, hukum dilihat sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan sekadar aturan tertulis. Ciri utama hukum progresif adalah sifatnya yang humanistik, dinamis, dan terbuka terhadap inovasi, termasuk ruang bagi hakim untuk melakukan rechtsvinding saat menghadapi kekosongan hukum. Implementasinya tampak dalam putusan pengadilan yang menekankan nilai keadilan, seperti penggunaan KTP dalam pemilu untuk mengatasi krisis demokrasi. Kesimpulannya, hukum progresif mendorong pendekatan yang lebih berani dan empatik untuk mewujudkan keadilan sejati yang berpihak pada masyarakat.

PPT 13 SOCIO LEGAL STUDIES

Social-legal studies adalah pendekatan kajian hukum yang menggabungkan perspektif hukum dengan ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan politik. Dalam pendekatan ini, hukum dilihat sebagai produk dan praktik sosial yang terbentuk dari relasi kuasa, nilai budaya, dan struktur sosial, bukan hanya sebagai norma tertulis. Ciri utama dari kajian ini adalah interdisipliner, kritis terhadap positivisme, empiris, kontekstual, dan berpihak pada keadilan sosial. Isu yang dianalisis mencakup hukum gender, hukum digital, hukum adat, dan reformasi hukum. Pendekatan ini menekankan "law in action" dibanding "law in books." Di Indonesia, implikasinya mencakup reformasi hukum yang partisipatif, integrasi nilai sosial dalam pendidikan hukum, dan harmonisasi pluralisme hukum lokal dengan sistem nasional.  

PPT 14 PENDEKATAN SOSIOLOGIS DALAM STUDI HUKUM ISLAM

Pendekatan sosiologis dalam memahami hukum Islam sebagai fenomena sosial yang dinamis, bukan sekadar kumpulan aturan normatif. Pendekatan ini memungkinkan analisis hubungan antara hukum Islam dan kehidupan masyarakat, serta pengaruh struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Hukum Islam dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan sosial yang harus merespons dinamika zaman. Ini mencakup perbedaan antara teori dan praktik dalam masyarakat yang beragam. Tantangan penerapan hukum Islam meliputi pluralitas masyarakat, perbedaan interpretasi antar mazhab, pengaruh budaya sekuler dan globalisasi, serta isu hak asasi manusia yang kadang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi hukum Islam untuk tetap fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan sosial agar tetap relevan dalam masyarakat modern.

Dari mata kuliah Hukum dan Masyarakat, saya belajar bahwa hukum tidak hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga norma yang hidup di masyarakat dan sangat dipengaruhi oleh nilai, budaya, serta interaksi sosial. Saya memahami bahwa hukum dan masyarakat saling membutuhkan, di mana hukum berperan sebagai alat pengendali sosial dan pedoman keadilan, sementara masyarakat menjadi wadah berkembangnya hukum. Selain itu, saya menyadari pentingnya menyesuaikan hukum dengan realitas sosial agar tetap relevan dan efektif. Saya juga mendapat wawasan tentang berbagai aliran pemikiran hukum, pluralisme hukum di Indonesia, serta pentingnya pendekatan progresif dan interdisipliner agar hukum benar-benar dapat mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

 

Yoshi Rahma/ 232111214/ 4F HES