Baru dilantik, tapi sudah membuat blunder beruntun, dan dilaporkan ke pihak berwajib. Itulah yang sedang dialami Anies Baswedan, Gubernur baru DKI Jakarta. Dalam pidatonya, pada Senin (16/10) Anies menyampaikan: "Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini kita telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura: Itik yang bertelur, ayam yang mengerami".
Akibat kata "pribumi", yang diucapkannya, muncul kegaduhan di masyarakat. Kegaduhan ini bahkan berskala nasional. Akibat satu kata ini, Anies dilaporkan ormas Banteng Muda Indonesia DKI Jakarta, Selasa (17/10), ke Polda Metro Jaya. Karena, Anies dinilai sudah melanggar melanggar Inpres No. 26 tahun 1998, tentang larangan mengunakan istilah "pribumi dan non pribumi". Selain itu, Anies juga dinilai melanggar Undang Undang no 40 tahun 2008, yang menyatakan larangan, atas ungkapan kebencian terhadap suku atau golongan manapun.
Dalam konteks Anies, penggunaan kata "pribumi" dalam pidatonya, jelas memantik kembali luka lama sentimen antargolongan. Inilah sebabnya Anies dilaporkan ke polisi. Dasar hukumnya jelas, bukti video siaran langsungnya pun ada, viral, Â dan tak diedit sama sekali. Tak seperti kasus sejenis, yang sebelumnya terjadi, akibat viralnya video yang diedit, dan memicu aksi demo berjilid-jilid, layaknya sekuel film superhero.
Menyikapi blunder yang dilakukannya, Anies lalu mengklarifikasi kepada awak media, Selasa (17/10) lalu, seperti dilansir detik.com;
"(Kata pribumi) Itu pada konteks era penjajahan. Karena saya menulisnya juga pada zaman penjajahan (Belanda) dulu karena Jakarta itu kota yang paling merasakan". Pernyataan ini, justru kembali menghasilkan blunder. Karena, selain konteksnya tak lagi relevan, dengan kondisi saat ini. Dimana, Indonesia sudah merdeka, dan istilah "pribumi" sudah dilarang untuk digunakan. Memang, menceritakan kilas balik fakta sejarah itu tak dilarang. Tapi, itu harus disesuaikan, dengan perubahan yang ada, termasuk dalam hal bahasa. Supaya, tak muncul kegaduhan di masyarakat.
Dilihat dari posisinya (dalam konteks masa penjajahan Belanda dulu), Anies sendiri sepertinya lupa, kalau sebenarnya ia pun bukan pribumi. Seperti kita ketahui, Anies adalah seorang keturunan etnis Arab, alias nonpribumi (dalam konteks masa penjajahan Belanda dulu). Jadi, sebetulnya, ia tak pantas berkata demikian. Apalagi memposisikan diri seenaknya seperti itu. Ini jelas sebuah blunder berikutnya dari Anies.
Dilihat dari pidato pertamanya saja, Anies dengan jelas menggambarkan, ia adalah seorang yang oportunis. Keoportunisan Anies, jelas terlihat, dari kejeliannya memanfaatkan isu sensitif, untuk mendongkrak popularitasnya. Tapi, sikap ini, justru diikuti dengan rasa takut kehilangan dukungan.
Maka, jangan kaget, jika selama masa tugasnya nanti, Anies akan "main aman", dengan menerapkan kebijakan yang cenderung kompromistis. Karena, bagaimanapun Anies masih punya banyak 'hutang jasa' kepada pihak-pihak yang sudah berjasa mengantarnya ke Balaikota. Intinya: keberpihakan.
Menarik ditunggu, bagaimana aksi Gubernur baru Ibukota ini selanjutnya.
