Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi menyebut agama merupakan musuh terbesar Pancasila. Diperbolehkannya organisasi, termasuk partai politik, menggunakan asas selain Pancasila, seperti Islam, telah membunuh Pancasila secara administratif.
Dasar argumen yang digunakan Yudian adalah adanya kelompok yang mereduksi agama untuk kepentingannya sendiri seperti membuat itjima ulama untuk mementukan calon wakil presiden. Kelompok ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim sebagai mayoritas.
Kelompok yang dimaksud Yudian sangat mungkin adalah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI). GNPF lahir dari situasi politik yang memanas menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.
Dalam perjalanannya GNPF rajin mengeluarkan itjima terkait isu-isu politik, termasuk calon wakil presiden untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2019.
Merasa mendapat sambutan dari masyarakat, khususnya muslim, GNPF melebarkan pengaruhnya ke daerah-daerah. Bahkan menjelang Pilwakot Medan, Sumatera Utara, pentolan GNPF rajin melakukan safari politik untuk mengkampanyekan jagoan yang sesuai dengan keinginan mereka.
Gerakan GNPF dianggap berbahaya karena mendasarinya dengan tuntunan agama. Padahal warga Medan cukup plural sehingga penggunaan isu agama dapat membelah bahkan menimbulkan friksi di tengah masyarakat.
Salahkah yang dilakukan GNPF? Apa bedanya yang dilakukan GNPF dengan kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini juga rajin mengelus-elus jagoannya?
Dari sisi politik, tidak ada yang salah dengan upaya GNPF memunculkan tokoh calon pemimpin yang sesuai dengan aspirasinya. Itu bagian dari hak masyarakat.
Mendasarkan aspirasi politik berdasarkan agama juga tidak salah. Di belahan dunia lain, hal semacam itu juga masih dilakukan. Bukankah di Amerika Serikat, kelompok agama juga tetap mendasarkan pilihannya pada isu-isu yang sesuai dengan keyakinannya?
Bukankah Barack Obama dan juga Donald Trump tetap "memperhatikan" aspirasi kelompok agama saat mengikuti kontestasi pilpres Amerika Serikat?
Langkah GNPF, juga kelompok-kelompok lainnya, hanya salah ketika mereka mengkampanyekan penolakan terhadap Pancasila, menjadikan pihak lain yang tidak sejalan sebagai musuh dengan labelisasi berdasar ayat agama.
Menyebut pihak lain kafir hanya karena tidak mau mengikuti  aspirasi politiknya, adalah kesalahan fatal GNPF karena tidak menghargai aspirasi warga bangsa lainnya. Terlebih jika disertai dengan ancaman-ancaman yang berpotensi merusak kebangsaan dan keberagaman.
Tetapi menggunakan ulah GNPF sebagai landasan untuk menyebut agama sebagai musuh Pancasila, bukan saja terlalu jauh, namun juga emosional. Padahal di sisi lain, Yudian mengakui Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai contoh organisasi keagamaan yang pancasilais alias tidak menjadi musuh Pancasila. Â Â
Lahirnya Pancasila, jika melihat perjalanannya, juga tidak terlepas dari agama. Bahkan Pancasila mengakomodir nilai-nilai agama. Sila Pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah ejawantah dan bukti nyata jika Pancasila tidak antiagama, apalagi menempatkan sebagai musuh.
Jika agama adalah musuh Pancasila, berarti keduanya saling berhadapan dan, dalam perspektif musuh, bersaing untuk saling mengalahkan. Â Pemahaman ini tentu sangat berbahaya.
Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sudah final. Pancasila mengakui dan menjunjung tinggi agama karena Indonesia bukan negara komunis, bukan juga sekuler. Indonesia mengakui eksistensi agama dan melindungi pemeluknya.
Jika ingin melawan kelompok antikebhinekaan, tidak dengan cara membenturkan agama dan Pancasila. Cukup dengan memerangi siapa pun, kelompok mana pun, yang tidal mau mengakui Pancasila, yang ingin memaksakan kehendak dan aspirasi politiknya denganb jubah agama, kesukuan, golongan dan lainnya.
salam @yb
