Yon Bayu
Yon Bayu Penulis

memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Elektabilitas 37 Persen, Jokowi Cium Aroma Kekalahan?

26 November 2018   07:12 Diperbarui: 27 November 2018   08:33 7299 33 28
Elektabilitas 37 Persen, Jokowi Cium Aroma Kekalahan?
Joko Widodo di Palembang. Foto: KOMPAS.com/Ihsanuddin

Petahana Joko Widodo ternyata kuatir mengalami kekalahan seperti David Cameron saat referendum Brexit- keluarnya Inggris dari Uni Eropa, dan Hillary Clinton di pemilihan presiden Amerika Serikat. Jokowi belum merasa nyaman dengan hasil survei sejumlah lembaga meski elektabilitasnya selalu di atas Prabowo Subianto yang menjadi lawan di Pilpres 2019.

Saat memberi pengarahan pada Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja Sumatera Selatan di The Sultan Conventional Center, Palembang, Minggu, Jokowi mengatakan, kekalahan Cameron dan Hillary cukup mengejutkan karena dalam survei-survei sebelumnya mereka selalu unggul. Namun ternyata hasil akhirnya berbeda.

Salah satu penyebab kekalahan Cameron dan Hillary, menurtut Jokowi adalah lanskap ekonomi dan politik global yang berubah sangat cepat. Perubahan itu  juga akan berpengaruh pada lanskap politik nasional maupun daerah di Indonesia.

Jokowi meminta kepada tim kampanyenya untuk hati-hati dan mewaspadai perubahan tersebut. Tidak cukup hanya pasang baleho di setiap sudut kota maupun daerah. Bahkan menurut Jokowi, serangan udara yakni melalui media televisi dan radio serta media sosial tidak efektif lagi karena hanya sedikit memberi pengaruh.

Meski demikian Jokowi menegaskan tetap optimis karena apa yang sudah dikerjakan selama ini akan membawa hasil yang baik.

Mengapa tiba-tiba Jokowi bicara soal kekalahan? Apakah sudah mencium aroma kekalahan?

Kita memahami, lontaran Jokowi dimaksudkan untuk membangkitkan militansi relawannya agar tidak terlena dengan hasil survei dan mau bekerja lebih keras untuk mendekati calon pemilih. Terlebih, menurut Jokowi, elektabilitasnya di Sumatera Selatan hanya 37 persen.

Tetapi tidak menutup kemungkinan hal itu juga bentuk kecemasan melihat konstelasi politik saat ini. Meski belum ada survei dari lembaga kredibel yang menempatkan elektabilitasnya di bawah Prabowo, tetapi marginnya cukup mengkhawatirkan. Terlebih selama ini akurasi hasil survei dengan hasil rekapitulasi KPU sangat jauh.

Hasil Pilgub Jawa Barat dan Jawa Tengah 2018 bisa menjadi contoh di mana jagoan koalisi Gerindra, PKS, dan PAN memperoleh hasil yang jauh di atas prediksi dan hasil survei. Demikian juga hasil Pilgub DKI Jakarta 2012 dan 2017 di mana petahana yang selalu unggul dalam survei ternyata keok.  

Jika benar ini sebuah kekuatiran, kita berharap Jokowi dan tim pemenangannya mau melakukan koreksi ke dalam, bukan hanya sibuk "menabok" penyebar hoax yang memang meresahkan. Sebab beberapa kebijakan pemerintah justru kontradiktif dengan pembelaan (materi) yang dikampanyekan Jokowi dan tim pemenangannya.

Sebagai contoh, kebijakan Paket Kebijakan Ekonomi ke XVI yang memberi kelonggaran kepemilikan usaha hingga 100 persen kepada pemodal asing untuk 25 bidang usaha, termasuk pengolahan koral atau batu karang hias dan juga usaha warnet.

Padahal isu Jokowi pro asing masih kencang dimainkan kubu lawan dan cukup efektif. Jika sekarang relaksasi daftar negatif investasi itu ditunda setelah mendapat protes berbagai pihak terutama HIPMI, gaungnya terlanjur menyeruak ke segala arah dan digunakan lawan sebagai alas pembenar pemerintahan Jokowi  pro asing.

Hal lain yang menjadi perintang Presiden Jokowi menuju periode kedua adalah isu Islam. Isu ini sebenarnya sudah disadari oleh kubu Jokowi sehingga berusaha merangkul semua organisasi dan tokoh-tokoh Islam. 

etapi upaya itu menjadi "sia-sia" ketika tiba-tiba menyeruak isu dugaan korupsi dana Apel Kebangsaan atau Kemah Pemuda Islam yang melibatkan Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor, Desember tahun lalu di pelataran Candi Prambanan, Sleman Yogyakarta.

Dengan mudah isu ini dibelokkan sebagai upaya pembusukan terhadap dua organisasi kepemudaan yang bernaung di bawah Nahdaltul Ulama dan Muhammadiyah tersebut.  Jika sasarannya hanya Pemuda Muhammadiyah, tentu tidak tepat karena justru GP Ansor yang menerima aliran dana lebih besar. Artinya, dalam prosesnya, kedua organisasi tersebut tetap akan dibawa-bawa.

Benar, kita pun sangat mendukung, pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa harus melihat siapa pelakunya. Tetapi dalam konteks politik saat ini, langkah tersebut berpotensi menjadi blunder bagi Jokowi.

Masih ada waktu sekitar 4 bulan bagi Jokowi dan tim kampanyenya untuk membangun kekuatan dan menyingkirkan perintang menuju periode kedua. Tetapi jika cara-cara yang dilakukan timnya tidak sinkron, atau malah menjadi alas pembenar negative campaign lawan, kekalahan itu mungkin tidak hanya tercium tapi menjadi kenyataan di Pilpres 2019, April mendatang.

Salam @yb