Kekecewaan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) pada dinamika politik yang berjalan di luar jangkauannya, mulai membahayakan eksistensi partai. Sikap SBY bahkan seperti virus komputer dengan perintah menghancurkan diri sendiri.
Tidak berlebihan jika kita menyebut sikap SBY sulit dipahami karena memang sangat tidak lazim ketika sebuah partai mengesahkan sikap politik mendua. Hal itu sama saja dengan mempertontonkan ketidakwibawaan sang nahkoda sekaligus longgarnya aturan di dalamnya.
Pengesahan sikap mendua atau biasa disebut politik dua kaki, Partai Demokrat diumumkan Wasekjen Andi Arief dan Kadiv Advokasi Hukum Ferdinand Hutahaean usai rapat internal yang dipimpin langsung SBY.
Menurut Hutahaean, Demokrat memberikan kelonggaran kepada kader-kadernya yang ingin mendukung petahana Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. Padahal secara resmi Demokrat sudah mendukung pasangan Prabowo Subianto -- Sandiaga Uno. Selain kepada Ketua DPD Demokrat Papua Lukas Enembe, dispensasi juga akan diberikan kepada kader-kader di daerah lain, termasuk di Sulawesi Tenggara.
Andi Arief membantah partainya bermain dua kaki. Alasannya, kader yang diberi dispensasi berada di daerah-daerah yang merupakan basis Jokowi. Lain hal jika pembelotan dilakukan di daerah yang menjadi basis Prabowo.
Pernyataan Andi Arief bukan saja lucu, namun juga ngawur. Partai Demokrat sudah mengambil keputusan mendukung Prabowo-Sandiaga Uno. Maka jika ada kader partai yang mendukung calon lain, berarti membelot dari garis keputusan partai. Jika hal itu dibiarkan, bahkan didukung, berarti secara sadar partai tersebut menerapkan kebijakan ganda alias dua kaki.
Politik mendua atau tidak, bukan ditentukan pada basis kandidat tapi sikap partai. Justru di daerah yang (jika benar) basis lawan, dibutuhkan soliditas untuk merusak dan merebutnya. Apa gunanya mesin partai jika hanya mendukung di daerah-daerah yang sudah menjadi basisnya?
Seperti sudah diulas dalam beberapa tulisan sebelumnya, sikap mendua SBY diyakini didasari kekecewaan karena gagal menempatkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres.  Meski SBY selalu membantah menjadikan AHY sebagai bagian dari posisi tawar koalisi, tetapi serangan frontal kader-kader Demokrat usai Prabowo memutuskan Sandiaga Uno sebagai cawapresnya, adalah bukti sahih adanya keinginan Demokrat  menempatkan AHY di posisi tersebut.
Terlebih SBY terang-terangan menyebut Demokrat akhirnya merapat ke koalisi Gerindra, PAN dan PKS karena gagal masuk ke koalisi pimpinan PDIP yang mengusung Jokowi. Bahkan SBY mengumbar upayanya selama setahun melobi kubu Jokowi, yang akhirnya gagal karena, terganjal hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disebutnya belum ditakdirkan kembali normal.
Namun hal itu mestinya tidak menjadi alasan SBY untuk membiarkan kadernya mengambil sikap berbeda dengan garis kebijakan partai, sekali pun dimaksudkan untuk membalas sakit hati terhadap Prabowo yang dianggapnya "ingkar". Â
Ada dua dampak negatif yang ditimbulkan dari sikap SBY. Pertama, menghancurkan partai. Kader-kader Demokrat kini kehilangan kepercayaan kepada partainya. Lebih parahnya lagi, kasus ini akan dijadikan contoh bahwa membelot dari kebijakan partai dianggap hal biasa sehigga tidak mendapat sanksi, bahkan didukung. Jika kelak ada kader yang disanksi gegara beda pilihan dengan garis kebijakan partai, maka dia bisa menggunakan kasus ini sebagai dasar pembelaan diri.
