Dana Haji
Kini Jokowi menggulirkan wacana menggunakan dana haji untuk membiayai proyek infrastruktur dan sudah disetujui oleh Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji serta Menteri Agama. Presiden berjanji akan menginvestasikan dana haji pada proyek-proyek yang menguntungkan seperti jalan tol dan pelabuhan. Pada titik inilah ada benang merah antara kritik SBY terhadap kebijakan pembangunan Jokowi saat Tour de Java. Pembangunan yang dilakukan Jokowi sangat massif, dari Sabang sampai Merauke, dari daerah perbatasan hingga ibu kota, dari pulau terluar hingga pedalaman. Jokowi sepertinya ingin menyelesaikan semua persoalan infrastruktur dalam sekejap tanpa mempertimbangkan kondisi APBN yang pas-pasan. Ibarat istri pengantin baru, semua ingin dibeli dan dibangun tanpa melihat penghasilan suaminya.
Alhasil, defisit APBN cukup menganga. Sebenarnya rezim defisit anggaran tidak selalu buruk, sepanjang memang ada potensi pendapatan yang riil dan para pembantunya dapat diandalkan untuk menggali potensi pendapatan baru di luar pendapatan rutin. Dalam kasus ini, Jokowi menutup defisit APBN di tahun pertama kekuasaannya dengan mencabut subsidi bidang energi, terutama BBM yang nilainya di kisaran 200 triliun dan menambah utang luar negeri senilai Rp 469 triliun lebih. Tahun kedua, Jokowi mengandalkan pendapatan dari program tax amnesty yang diharapkan mampu menambal lubang APBN. Ternyata hasilnya kurang memuaskan sehingga Jokowi kembali utang ke luar negeri dengan besaran hampir sama dengan tahun sebelumnya.
Bagaimana dengan 2017? Pemerintah kembali mengandalkan utangan. Alhasil sejak sejak berkuasa Oktober 2014 hingga Juli 2017 Jokowi sudah menambah utang negara sebesar Rp 1.040 triliun. Persoalan timbul ketika pemerintah mulai kesulitan menghimpun utang baru sementara tidak ada lagi subsidi yang bisa dicabut. Dana haji senilai lebih dari Rp 90 triliun yang selama mengendap di rekening pemerintah, lantas dilirik untuk menambal defisit APBN 2017!
Banyak pro-kotra terkait boleh tidaknya dana haji untuk membiayai proyek infrastruktur. Hasil ijtima ulama terkait hal ini masih multi tafsir. Pemerintah diperbolehkan memanfaatkannya (tasharruh) sepanjang terhindar dari maisir (spekulatif), ghahar (beresiko tinggi, riba (bunga uang yang melanggar muamalah dalam hukum Islam), dan lain-lain.
Jika tetap nekad menggunakan dana haji, meski legalitas terkait peruntukkannya debatable, pastinya akan semakin memburuk citra Jokowi di mata umat Islam. Alangkah baiknya jika Jokowi menunda penggunaan dana haji sambil mencari solusi lain yang tidak mengganggu investasi politiknya. Jangan sampai capaian pembangunan selama ini rusak hanya gara-gara dana haji. Â Â Â
Menerima kritik, termasuk dari SBY, bukan kiamat. Sambil menyelesaikan beberapa proyek infrastruktur prioritas, Jokowi bisa menunda proyek lain yang terlalu ambisius dan menyerap anggaran sangat besar. Bongkar-pasang kabinet juga tidak efektif jika tujuannya hanya untuk mencari utangan baru.Â
Salam @yb
