Sementara media streaming lainnya pasti akan menyusul diperlakukan hal yang sama jika sang raksasa sendiri bisa takluk oleh keputusan KPI nantinya.
Hanya saja hal ini cukup rancu mengingat pada dasarnya wewenang KPI hanya mengatur tayangan di televisi dan radio yang notabene menggunakan spektrum frekuensi radio dalam penyiarannya, mengacu pada Bab 1 dan Pasal 1 Peraturan KPI Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran(P3).
Sementara Netflix dan kawan-kawan menggunakan basis internet yang notabene menjadi ranah dari Kominfo.
Hanya saja kominfo sendiri juga tampak tidak tegas dan cenderung menyetujui rencana KPI yang sejatinya ditolak mentah-mentah baik oleh para penikmat layanan streaming berbayar maupun para pelaku industri film.
Meskipun pada wawancara yang sama, Kominfo berkelit bahwa regulasi belum final dan bisa saja bukan KPI yang akan mengambil alih pengawasannya.
"Kami dorong karena memang diperlukan sebuah lembaga untuk membantu mengawasi konten siaran di Netflix, YouTube dan media-media digital baru lainnya," kata Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu kepada CNNIndonesia.com
Saya memang tidak akan lebih jauh membahas dari sisi regulasi, pemerintahan ataupun perundang-undangan. Namun secara awam, saya pribadi justru melihat akan banyak sekali muncul permasalahan baru terkait pengawasan KPI yang berujung pada pembatasan konten di platform streaming.
Lagipula, konten-konten pada platform streaming tak seburuk dan segelap yang dinarasikan oleh KPI selama ini. Maka dari itu sekiranya ada beberapa poin terkait rencana KPI terbaru ini yang akan dibahas pada tulisan kali ini.
Diluar benar tidaknya opini saya pribadi, namun setidaknya semoga bisa membantu memberikan pembaca sebuah alternatif pemikiran terkait rencana KPI ini.
1. Milenial Bukan Lagi Anak-anak
