Dalam satu kesempatan ketika saya diundang sebagai narasumber oleh KNPI Kota Jayapura dalam acara Dialog Pemuda pada tanggal 12 Oktober 2013 bertempat di Hotel Meta Star Waena,Jayapura. Selain saya ada 2 orang lainnya yang diundang sebagai narasumber, satu orang dari tokoh pemuda dan satu orang lainnya adalah Ketua KNPI Kota Jayapura.
Tema yang diusung oleh penyelenggara yaitu“Transformasi Pemuda Dalam Demokrasi.”Saya pun diminta oleh penyelenggara untuk membahas konsep demokrasi yang diharapkan oleh aktvis muda.Tatkala saya menerima dan membaca TOR yang diberikan oleh penyelenggarara tidak ada satu pun redaksi yang membahas khusus soal peranan pemuda dalam demokrasi di kota Jayapura. Semuanya masih bersifat umum dengan berbagai macam yang sifatnya teoritik. Selain itu antara tema dan tujuan tidak berkorelasi. Dugaan saya acara ini dalam rangka menjelang Pemilu 2014. Terlepas dari semua itu bagi saya penting untuk menghadirinya selain bereuni dengan teman-teman, juga punya kesempatan untuk menyampaikan rasa kegelisahan dan keprihatinan terhadap organisasi kepemudaan ini.
Malam harinya saya coba untuk membuat bahan materi diskusi .Saya Agak sulit mendapati referensi atau pun searching di google tentang gerakan demokrasi organisasi kepemudaan di Papua. Jika pun ada muncul di mesin pencari google,organisasi kepemudaan itu sering kali di cap “illegal”, “separatis”oleh pemerintah karena masih mengusung isu-isu HAM , hak-hak ulayat, kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Esokharinya,saya pun hanya mencoba mengeksplorasi filosofi lahirnya organisasi kepemudaan dengan menempatkan peranannya sebagai organisasi independen dan sebagai bagian dari pilar demokrasi. Penting untuk mengangkat kembaliperan-peran organisasi kepemudaan karena maraknya organisasi kepemudaan saat ini yang telah terkooptasi oleh kepentingan politik sesaat, belum lagi diseret dalam arus mobilisasi politik dan pragmatism poltik. Padahal sejarah bangsa ini telah mencatat baik peranan organisasi kepemudaan itu sangat besar terutama sejumlah moment politik kebangsaan dank enegaraan yaitu tahun1945, tahun 1966 dan tahun 1998.
Selain itu, pengakuan Negara atas perjuangan pemuda dalam kebangsaan dan kenegaraan mendapat prioritas tersendiri yaitu adanya Kementerian Pemuda & Olah Raga, budgeting untuk organisasi kepemudaan dan saat ini Pemerintah bersama dengan DPR-RI lagi menggodok RUU Kepemudaan .
Termasuk menyampaikan bahwa peranan demokrasi organisasi Kepemudaan tidak sebatas hanya bicara Pemilihan Umum (Pemilu) , tapi juga banyak hal yang bisa direspon oleh KNPI atau organisasi kepemudaan lainnya misalnya isu hak asasi manusia ,Otsus Plus, dialog Jakarta-Papua, pasar mama-mama Papua, Korupsi, pemekaran dan lain sebagainya. Intinya jika demokrasi membahas sebatas PEMILU itu hanyalah membahas dalam konteks Good Governance.Artinya yang ingin saya katakana membahas PEMILU bukan itu tidak penting untuk dibicarakan namun jauh lebih dari itu respon atau sikap kritis organisasi kepemudaan terhadap situasi ke-kinian Papua menjadi jati diri ataun karakter suatu organisasi.
Ketika ada salah satu peserta menanyakan bagaimana agar KNPI tidak terjebak dengan kepentingan politik,?.Jawaban saya saat itu singkat dengan mengatakan harus independen dan berpegang teguh dengan prinsip dan aturan organisasi. Karena yakinlah jka kita mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan organisasi Kepemudaan maka ruang konflik tersebut dengan sendirinya tereduksi dari segala hal kepentingan-kepentingan sesaat.
Maraknya kampanye atau promosi iklan layanan melalui stiker, koran, spanduk dan baliho mendapat tanggapan serius dari acara dialog tersebut.Tanggapan pun sangat beragam.Memang fenomena akan marakanya para caleg (CalonLegislatif) yang hanya mengandalkan dari aspek iklan tanpa perlu melalui pengorganisasian komunitas menjadi perhatian kalangan masyarakat luas.
Ada yang lantas mengatakan apa bedanya dengan iklan layanan komersial lainnya. Jika iklan layanan komersial itu misalnya kita mengambil contoh iklan computer ,Iklan sabun dll jelas di peruntukkan bagi masyarakat agar masyarakat dapat membeli produknya. Lalu bagaimana dengan para caleg?Penerapan strategi marketing pun perlu di jalankan lewat iklan-iklan.Dan publik perlu mengetahui visi-misinya, pengalaman organisasinya, pengalaman kerja-kerja sosial yang dimilikinya yang berdampak terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya. Keuntungan atau profitnya pun berbeda jika perusahaan mendapatkan profit dalam bentuk uang,maka bagi para caleg profitnya bukan dengan memperkaya diri sendiri namun bisa “memperkaya” kesejahteraan pembangunan bagi konstituennya.
Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu segera dilakukan oleh KNPI untuk persoalan di atas yaitu: Pertama; Perlu mengkritisi fenomena para caleg yang hanya mengandalkan lewat iklan dengan memfasiltasi para caleg dengan konstituennya agar terjadi proses dialog. Sehingga masyarakat mengetahui visi-misinya dan janji-janji politik para caleg itu jika terpilih bisa merealisasasikannya tanpa masyarakat perlu bertanya-tanya siapakah dia? Dari mana dia?dan apa yang pernah dia lakukan?.
Kedua;Melakukan pendidikan poltik melalui training bagi para pemilih untuk membuka wawasan agar jangan terjebak memilih orang namun mulai terbiasa memilih visi-misi para caleg.