         Sejak ditetapkan menjadi ibu kota Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah pasti memegang peranan yang sangat penting sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian Indonesia. Dengan statusnya tersebut, Jakarta dianggap telah menanggung beban yang sangat berat, dan membuat pemerintah pusat berencana untuk melakukan pemindahan ibu kota ke daerah yang terutama terletak di luar pulau Jawa.
        Dari segi kondisi tanah, Jakarta dianggap telah mengalami penurunan tanah yang cukup dalam akibat pengambilan air tanah yang berlebihan dan juga tidak lagi mampu menanggung beban bangunan yang sudah sedemikian banyak (14.969 bangunan pada 2013 berdasarkan data dari jakarta.bps.go.id). Menurut Direktur Pengairan dan Irigasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Abdul Malik Sadat Idris dalam tribunnews.com edisi 1 Februari 2018, rata-rata penurunan ketinggian tanah di Jakarta berkisar antara 7-18 cm.
        Di sektor air, dalam artikel di finance.detik.com yang terbit pada 26 Maret 2018, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut kondisi air di Jakarta defisit, di mana suplai air hanya berjumlah 18 kubik, sementara kebutuhan masyarakat mencapai 28 kubik. Salah satu penyebabnya ialah kurangnya sungai di Jakarta yang airnya bisa diolah menjadi air bersih. Yuli Hartono, Asisten Deputi Gubernur Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengatakan bahwa dari 13 sungai yang mengalir di Jakarta, belum ada satu pun yang bisa diolah menjadi air bersih akibat tingginya pencemaran pada sumber air tersebut (wartakota.tribunnwes.com).
        Pada sektor kependudukan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Jakarta mencapai 10,37 juta jiwa (2017). Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 662,3 km2, ibu kota Jakarta dinilai sudah terlalu padat akibat tingginya kepadatan penduduk per km2, yaitu sebesar 15.663 jiwa/km2 (databoks.katadata.co.id). Hal ini juga menjadi alasan bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemindahan ibu kota negara, di mana hal ini disampaikannya pada rapat terbatas di kantor presiden pada 29 April 2018 (jawapos.com).
       Dari segi kualitas udara, ibu kota Jakarta seringkali menjadi penghuni 3 besar sebaga ibu kota negara dengan kualitas udara terburuk dalam beberapa hari terakhir di bulan Agustus ini. Contohnya, pada artikel yang terdapat di jakarta.bisnis.com, pada 1 Agustus 2019, kualitas udara di Jakarta termasuk dalam kategori tidak sehat berdasarkan data yang dirilis AirVisual. AirVisual menyebutkan bahwa indeks kualitas udara (US Air Quality Index/AQI) Jakarta pada pukul 07.00 WIB di tanggal tersebut berada di angka 152 dan termasuk dalam kategori tidak sehat (151-200) dengan kandungan polusi PM2.5 sebesar 57,8 mikrogram/m, melebihi ambang batas normal yang ditetapkan World Health Organization (WHO) untuk kandungan polusi atau partikel debu halus PM2.5 sebesar 25 mikrogram/m.
       Dari fakta tersebut, penulis menilai bahwa pemindahan ibu kota yang ditetapkan berada di Pulau Kalimantan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan di depan parlemen pada 16 Agustus 2019 lalu perlu memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya masalah di Jakrta saat ini.
      Pertama, penulis berharap bahwa pemilihan ibu kota di Pulau Kalimantan diharapkan mampu mengurangi beban masalah yang sudah bertumpuk sedemikian rupa di kota Jakarta.
      Maka dari itu, penulis menilai bahwa kota yang nantinya dipilih menjadi ibu kota negara haruslah merupakan kota yang memiliki kepadatan penduduk tidak terlalu tinggi, mengingat jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang akan berpindah tugas menuju ibu kota baru kurang lebih berjumlah 1  (satu) juta jiwa (liputan6.com).
      Selain itu, penulis juga mengharapkan agar kota yang dipilih menjadi ibu kota terletak di dataran rendah namun tetap berjarak cukup jauh dari laut, agar setiap kegiatan yang terpusat di ibu kota nantinya tidak akan terganggu ketika terjadi bencana alam, baik dari perairan laut maupun gunung berapa. Hal ini tentu sangat dilakukan, mengingat Jakarta beberapa kali tertimpa bencana banjir yang sangat parah pada kurun waktu 19 tahun ke belakang, seperti yang terjadi pada Februari 2007 dan Januari-Februari 2013 (okezone.com).
     Dengan luas hutan yang hanya sebesar 40,8 juta ha (hektare) dari total luas 74 juta ha pada tahun 2005 berdasarkan pengawasan yang dilakukan World Wildlife Foundation/WWF (dw.com), penulis berharap agar pemerintah betul-betul mengkaji daerah atau kota yang akan dipilih sebagai lokasi ibu kota yang baru, mengingat luas wilayah hutan di Kalimantan terus merosot tiap tahunnya. Dalam hal ini, penulis mengharapkan agar pemerintah memperhatikan apakah wilayah yang nantinya akan dipilih termasuk ke dalam wilayah hutan atau tidak.
     Selain itu, dengan pemilihan pulau Kalimantan sebagai lokasi ibu kota yang baru, penulis mengharapkan pemerintah mampu bertindak lebih kritis dalam mengawasi wilayah hutan yang acapkali dibuka sebagai wilayah pertambangan dan perkebunan sawit. Dengan pengawasan yang lebih ketat, posisi Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia tentu akan tetap terjaga, sehingga berdampak pada stabilitas iklim yang lebih baik di masa depan.
