JAYAPURA, PW - Masalah operasi tambang nikel di Raja Ampat terus menjadi sorotan publik. Kali ini, suara tegas datang dari Mahasiswa. Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Dehaling Universitas Cenderawasih (Uncen), Apolos Akmuri, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dan Gubernur Papua Barat Daya untuk secara terbuka mengakui keberadaan perusahaan tambang nikel yang diduga sudah beroperasi di wilayah konservasi tersebut.
Dalam pernyataan resminya pada Minggu siang, (8/6/2025), Apolos menyampaikan keprihatinan atas ketidaktransparanan informasi dari pemerintah pusat maupun daerah. Menurutnya, isu pertambangan di Raja Ampat bukan lagi dugaan, melainkan kenyataan yang telah diketahui luas oleh masyarakat Papua dan publik nasional. Ia menyebut pemerintah tidak lagi bisa berdalih dengan narasi penyangkalan.
"Pemerintah, khususnya Menteri Bahlil dan Gubernur Papua Barat Daya, jangan lagi menyembunyikan kebenaran. Kami tahu bahwa perusahaan tambang nikel memang sudah beroperasi di Raja Ampat. Pemerintah tidak bisa lagi berbohong kepada masyarakat adat," tegas Apolos.
Apolos juga menyampaikan kritik keras terhadap pihak-pihak yang selama ini menyebarkan narasi bahwa tidak ada aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Menurutnya, kelompok tersebut justru menjadi alat untuk membelokkan opini publik dan meredam perlawanan masyarakat.
"Kelompok yang bilang tidak ada tambang itu sedang bohong publik. Mereka hanya corong kepentingan elite gubernur, Menteri Bahlil, bahkan perusahaan itu sendiri. Bisa jadi mereka dibayar untuk menutupi kenyataan di lapangan," ujarnya.
Ketua UKM Dehaling itu mengajak seluruh rakyat Papua, baik yang tinggal di tanah Papua maupun di luar daerah, untuk bersatu dan membangun kekuatan perlawanan terhadap operasi tambang yang dianggap mencemari dan menghancurkan warisan ekologis Papua. Menurutnya, gerakan penolakan harus menjadi konsolidasi kolektif yang melibatkan berbagai elemen rakyat.
"Kami ajak seluruh rakyat Papua: bangkit, sadar, dan lawan. Kita tolak dengan tegas tambang nikel di Raja Ampat. Jangan biarkan surga kecil di bumi ini dihancurkan oleh kerakusan segelintir elite," katanya.
Apolos menekankan bahwa Raja Ampat bukan sekadar tujuan wisata atau komoditas industri pariwisata, melainkan kawasan suci dan penting secara ekologis yang diwariskan oleh leluhur bangsa Papua. Ia menyebut, penghancuran wilayah seperti Raja Ampat berarti mengkhianati masa depan anak cucu Papua dan dunia.
"Raja Ampat adalah milik semua orang, terutama rakyat Papua. Ia simbol ekologis dan kebanggaan kita. Pemerintah seharusnya menjaga dan melestarikannya, bukan malah memberi izin kepada tambang untuk merusaknya," kata Apolos.
Ia menambahkan, nilai ekologis Raja Ampat sudah lama diakui dunia internasional, termasuk oleh UNESCO yang menetapkannya sebagai Cagar Biosfer. Karena itu, upaya pertambangan di wilayah tersebut bukan hanya pelanggaran terhadap hak adat, tetapi juga pengkhianatan terhadap komitmen global dalam menjaga bumi.
