Korupsi Tak Kunjung Reda: Tantangan Mewujudkan Pemerintahan Bersih di Indonesia"

Korupsi masih menimbulkan rasa takut dan kehawatiran yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Meski berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, mulai dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), reformasi birokrasi, hingga kampanye anti-korupsi di sektor pendidikan, praktik suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kekuasaan masih terus terjadi.

Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh penangkapan seorang pejabat tinggi daerah oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Pejabat tersebut diduga menerima suap dalam pengadaan proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah. Kasus ini menambah deretan panjang kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi, memperlihatkan bahwa korupsi bukan sekadar kejahatan ekonomi, tetapi juga kegagalan moral dan tata kelola.

Menurut laporan Transparency International tahun 2024, Indonesia menempati peringkat ke-110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Meskipun menunjukkan sedikit perbaikan dari tahun sebelumnya, posisi ini masih mencerminkan masalah akut yang belum terselesaikan. Lemahnya penegakan hukum, minimnya transparansi anggaran, serta kultur permisif terhadap praktik tidak etis menjadi hambatan utama dalam pemberantasan korupsi.

Masyarakat sipil pun tak tinggal diam. Berbagai organisasi non-pemerintah, akademisi, dan jurnalis investigatif terus mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas. Salah satunya adalah dengan mendorong digitalisasi layanan publik yang dapat meminimalkan interaksi langsung antara warga dan birokrasi, sehingga mengurangi peluang terjadinya pungutan liar.

Namun, upaya ini tentu tak akan maksimal tanpa peran serta masyarakat. Pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak dini, tidak hanya dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter. Penguatan etika publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, serta perlindungan terhadap pelapor (whistleblower) menjadi kunci penting dalam menciptakan lingkungan bebas korupsi.

Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, namun tekanan politik, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan upaya pelemahan KPK menjadi tantangan yang tak bisa diabaikan.

Kini, saatnya seluruh elemen bangsa bersatu untuk tidak hanya memerangi korupsi secara reaktif, tetapi membangun sistem yang mencegah korupsi tumbuh subur. Indonesia tidak kekurangan aturan, yang kurang adalah keteladanan.

Penutupnya adalah Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tetapi juga tentang masa depan yang dirampas. Jika kita ingin mewariskan bangsa yang bermartabat kepada generasi berikutnya, maka kita harus memerangi korupsi agar  menjadi perjuangan bersama, bukan hanya tugas lembaga tertentu.