Pelanggaran dan pengadilan HAM: membangun keadilan hakiki di Indonesia

  Pengadilan HAM bisa di kembangkan berbasis teknologi digital ( e-Court) yang memungkinkan publik memantau jalannya persidangan secara real time dengan sistem ini proses persidangan dapat di siarkan secara terbuka untuk menjaga akuntabilitas, dokumen persidangan dan putusan tersedia untuk publik dan akses informasi lebih merata, termasuk bagi korban di daerah terpencil.

2. Panel hakim independen litas negara

Kaskus pelanggaran ham berat sekali bersentuhan dengan kekuatan politik. Maka gagasan untuk melibatkan hakim independen , termasuk tokoh atau penghambat ham  internasional,dapat menjadi solusi untuk mengurangi bias dan intervensi .

3. Database nasional pelanggaran HAM 

Indonesia perlu memiliki sistem database nasional yang memuat catatan lengkap dengan semua dugaan pelanggaran HAM, berikut perkembangan penanganannya. Data ini harus dapat di akses publik agar mendorong transparansi dan tekanan sosial bagi penegak hukum untuk bertindak.

4. Partisipasi korban dan keluarga: justice dialogue 

Korban bukan sekedar objek penderitaan, tetapi harus menjadi subjek utama dalam pengadilan HAM. Melalui mekanisme justice dialogue, para korban dilibatkan aktif untuk memberikan kesaksian menyampaikan aspirasi dan menjadi bagian dari proses rekonstruksi kebenaran.

Jika ide ini di jadikan dengan baik, ada beberapa manfaat yang bisa diraih diantaranya, keadilan lebih mudah diakses korban dan keluarga korban, masyarakat dapat memantau dan mengawal jalannya pengadilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap negara dan mendorong Indonesia menjadi teladan penegakan HAM ditingkatkan ASEAN dan global.

Dan yang tak kalah penting adalah keberanian politik dari para pemimpin bangsa untuk mewujudkan gagasan ini.t tanpa keberanian memutus rantai impunitas, sebaik apapun gagasan hanya akan berhenti di atas kertas.

Kita tidak akan pernah bisa menjadi bangsa yang benar-benar besar jika membiarkan masa lalu terus menjadi beban tanpa penyelesaian. Pelanggar HAM adalah luka sejarah yang harus di obati dengan keadilan, bukan di tutup tutupi. Pengadilan HAM bukan sekedar tempat mengukum pelaku tetapi ruang untuk mengakui kebenaran, memulihkan martabat korban dan membangun masa depan bangsa yang lebih manusiawi