Sudah saat Pak Beye merumuskan sebagian kesimpulan dari gonjang-ganjingnya stabilitas koalisi yang mewacana pasca-kontroversi usul hak angket mafia pajak di parlemen. Membelotnya Golkar dan PKS dalam pengusul hak angket sudah membuat gerah Partai Demokrat dan Pak Beye. Dalam beberapa sesi wawancara dengan TV Nasional, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sudah menyisaratkan untuk melengserkan Golkar dan PKS dan Setgab.
Polemik hak angket pajak di parlemen membuat hubungan Sekretariat Gabungan yang merupakan koalisi partai-partai pendukung pemerintah retak. Dua partai anggota Setgab yaitu Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera berkeras mendukung pembentukan Pansus Hak Angket Pajak, berseberangan dengan Partai Demokrat. Sejumlah pimpinan Demokrat menyatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap koalisi.
Walau dalam voting hak angket, 266 anggota DPR menolak hak angket mafia pajak. Mereka berasal dari Fraksi Partai Demokrat (145), F-PAN (43), F-PPP (26), F-PKB (26), dan F-Partai Gerindra (26). Sebanyak 264 anggota DPR menerima penggunaan hak angket. Mereka dari Fraksi Partai Golkar (106), F-PDIP (84), F-PKS (56), F-PKB (2), dan F-Partai Hanura (16).
Seperti dilansir Kompas, Anas telah menyampaikan bahwa sesungguhnya perekonomian Indonesia akan semakin membaik jika pemerintahan didukung koalisi yang berakhlak dan bersungguh-sungguh memegang komitmen. Oleh sebab itu dibutuhkan koalisi yang sejati, koalisi yang sungguh-sungguh, koalisi yang berakhlak. Akhlak koalisi bukan mementingkan masing-masing pihak dan bahkan lebih hobi berbeda-beda. Kalau lebih hobi berbeda-beda, itu bukan koalisi, menurut anas.
Menurut Pengamat politik Burhanuddin, saat ini Partai Demokrat tengah merumuskan tiga kemungkinan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pengambil keputusan tertinggi di Partai Demokrat. Pertama, melengserkan anggota Setgab yang nakal yaitu Golkar dan PKS. Karena walaupun punya suara signifikan di DPR, Golkar dan PKS disebut Demokrat sebagai “mitra koalisi nakal”. Kedua kalaupun akhirnya Demokrat mendepak Golkar dan PKS, maka Demokrat harus menggandeng PDI-P dan Gerinda sebagai mitra koalisi untuk kembali menyeimbangkan kekuatan koalisi di DPR. Ketiga, andai Golkar atau PKS menjadi pilihan dilengserkan, maka Demokrat harus mempertimbangkan kekuatan akar rumput kedua partai tersebut. Golkar lebih dominan di parlemen dibandingkan PKS dan kekuatan Golkar telah mengakar karena pengalaman politiknya.
Meskipun panitia khusus hak angket mafia pajak gagal dibentuk, Partai Demokrat tetap mengevaluasi komposisi partai politik anggota koalisi pendukung pemerintahan. Evaluasi terutama dilakukan kepada anggota koalisi yang mendukung penggunaan hak angket untuk menyelidiki mafia pajak tersebut.
Namun menurut analisis Pramono Anung dari PDI-P, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat dinilai tak akan berani mendepak Golkar dan PKS dari gerbong koalisinya. Ancaman evaluasi dan isu perombakan kabinet pun akhirnya cuma dinilai sebagai bunga-bunga semata. (mhd)
