Sejak terbentuknya Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan perpecahan dari propinsi Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara), belum ada tokoh atau figur perempuan yang terpilih atau sekurang-kurangnya berani maju untuk menjadi pemimpin di NTT. Keadaan ini tentu tidak terlepas dari budaya patriarki yang mendominasi pola perilaku masyarakat NTT umumnya.
Bukan hal yang tabu di NTT maupun di seluruh wilayah nusantara ini, perempuan rentan terhadap kekerasan dalam bentuk pelecehan hingga pemerkosaan dan KDRT. Salah satu fakta sosial yang masih mengganjal adalah banyaknya perempuan NTT yang menjadi TKW ilegal di negeri Jiran dan banyak diantaranya harus meregang nyawa  kerena disiksa majikan.
Menariknya di tengah situasi ketertindasan seperti ini, muncul satu tokoh perempuan NTT yang berani maju untuk menjadi orang nomor dua di tanah berbatu karang ini. Dialah Emi Nomleni.Â
Bagi saya ini sesuatu hal yang luar biasa. Â Beliau menjadi satu-satunya perempuan yang berani menunjukkan ketangguhan sekaligus ingin mematahkan dominasi kaum pria dalam hasrat menjadi pemimpin.
Mungkinkah ini pertanda kebangkitan kaum perempuan NTT? Jawabannya, secara kasat mata kemunculan tokoh perempuan di panggung politik NTT tentu bukanlah hal yang baru. Hal ini tampak dalam keterwakilan perempuan di DPRD baik pada tingkat kabupaten maupun propinsi dan juga pusat.
Namun sejujurnya hal itu lebih sebagai realisasi dari regulasi 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik. Sehingga keterwakilan kaum perempuan bisa terakomodir. Sedangkan untuk menjadi bupati dan gubernur, perempuan belum menampakkan ketangguhannya. Perempuan masih kalah bersaing. Â
Kemunculan tokoh Emi Nomleni dalam panggung pilkada NTT, bagi saya bukan sebuah kebetulan. Dalam pandangan saya tokoh ini diusung oleh partai yang memperoleh suara mayoritas di NTT. Itu berarti beliau adalah figur terbaik di partai yang sanggup mengalahkan figur-figur lain di internal partai yang memang ingin maju. Dan hal ini sempat menimbulkan riak-riak konflik di internal partai yang kemudian membelot mendukung paslon lain.
Meski demikian, tetap muncul pertanyaan mengapa partai PDIP menjadikannya sebagai orang nomor dua dan memilih figur lain di luar partai untuk menjadi orang nomor satu? Ada apa dengan PDIP di NTT sebenarnya? Dalam konteks ini tentu kalkulasi politiklah yang menjadi acuannya. Hal ini juga tidak terlepas dari tata kehidupan budaya patriarki yang mengakar bahwa perempuan hanyalah sebagai pendamping atau pelengkap.
Namun ketika situasi berubah tatkala Marianus Sae yang menjadi pasangannya dalam pilkada NTT terkena OTT KPK, mau tidak mau, suka tidak suka Emi Nomleni seakan berjuang sendirian. Beliau menitikan air mata pada saat penentuan nomor urut paslon di KPU NTT.
Kasus dugaan korupsi yang mendera Marianus Sae tentu menjadi pukulan telak  buat para pendukung dan tentu saja menjadi kegembiraan bagi para lawan politik. Tetapi di sinilah menjadi ajang pembuktian kualitas diri seorang Emi Nomleni.
Pada debat pilkada, ia sendirian. Ia tidak gentar berdiri di antara para pejantan tangguh berwajah lama yang enggan letih berusaha untuk memuaskan sawat kekuasaan meski gagal berkali-kali. Ide-ide yang dilontarkannya sama sekali tidak menunjukkan inferioritas sebagai perempuan.
