Dari Masalah Proyek Infrastruktur hingga Ibu Kota Baru

Tentang IKN

Sejak awal, rencana pembangunan IKN (Ibu kota Negara) baru, menuai perdebatan berbagai kalangan. Menurut hasil riset Ekonom UI Fithra Faisal, IKN hanya berkontribusi 0,05%-0,1% terhadap perekonomian nasional. 

Dari hasil riset UI tersebut, saya ingin remind, bahwa dengan nilai pendanaan IKN sebesar Rp.446 triliun, ternyata perkiraan kontribusi terhadap ekonomi nasional, sangat kecil.

Selain itu, pendanaan IKN hingga saat ini, masih belum jelas; selain alokasi APBN. Mulai dari trust funding, crowdfunding, dana filantropi hingga kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Baik melalui user payment atau availability payment.

Alokasi APBN untuk IKN adalah 20% atau sekitar Rp.89 triliun dari total pendanaan IKN. Terkait jatah APBN untuk IKN ini sudah diteken Jokowi ! Pada RAPBN 2023, pemerintah mengalokasikan Rp.30 triliun untuk IKN. 

Namun mundurnya salah satu investor IKN--Softbank, memunculkan pertanyaan, ada apa? Apakah proyek ini tidak feasible secara hitung-hitungan bisnis bisnis? 

Kegamangan pemerintah dalam mencari formula IRR (Internal Rate of Return) proyek IKN, bisa jadi adalah titik soalnya. Dus proyek IKN dengan 80% adalah investasi swasta ini, isinya adalah bangunan publik seperti perkantoran dll. 

Dengan demikian, hitungan secara bisnis, memiliki revenue stream yang kecil untuk sebuah investasi. Belum lagi, faktor non bisnis seperti pergantian rezim kekuasaan, pun akan mengancam kelanjutan IKN. Apakah ini pula yang membuat kenapa Softbank Mundur dari IKN?

Secara teori, bila IRR > dari cost of capital, maka proyek tersebut feasible untuk dijalankan/diinvestasikan. Sebaliknya, bila IRR < dari cost of capital, maka proyek tersebut tidak feasible untuk dilakukan/diinvestasikan. 

Kita punya preseden terkait skema KPBU. Skema pembangunan melalui KPBU atau PPP sudah dilakukan pemerintah sejak 15 tahun lalu, namun yang terdelivery hanya sekitar Rp 20 triliun. Angka tersebut untuk proyek dengan internal rate of return (IRR) di atas 15% (Sumber : CNBC)

Belum lagi perhitungan kelayakan implementasi bisnis (feasibility study/FS) berbagai proyek pemerintah yang acap kali meleset dari kenyataannya. Saya ambil contoh, Proyek LRT Palembang, Bandara Kertajati. Demikian pun beberapa ruas tol yang pemanfaatannya meleset dari FS. Ini menjadi gambaran, bahwa tingkat pengembalian investasi dari proyek-proyek pemerintah banyak yang bermasalah !