Dialog: Konservasi Milik Siapa?

Direktur Jenderal PHKA Kementerian KLHK mengeluarkan surat Keputusan nomor 21 Tahun 2012.  Termasuk didalamnya Peta Zonasi Kawasan Taman Nasional Komodo. Zonasi ini tergambarkan jelas landasan untuk menentukan batasan untuk konservasi dan komersial.  

Peta zonasi ini menjadi rujukan  guna menghitung  biaya konservasi.  Dari peta zonasi ini  memberikan gambaran adanya irisan kepentingan pemangku kepentingan di dalamnya.  Zona inti yang merupakan zona tanpa aktifitas manusia. Zona rimba dan bahari ditujukan untuk peneliatan dan wisata alam terbatas serta zona wisata.  Zona pemanfaatan wisata daratan ada di Pulau Padar bagian utara Loh Buaya dan Loh Liang.

Populasi Komodo berdasarkan data Balai Taman Nasional  dari tahun 2015 -- 2019 menunjukan tren jumlah yang stabil. Kenaikan angka jumlah kunjungan wisatawan tidak mempengaruhi  populasi komodo. Namun, ada sekitar 30 identifikasi permasalahan  dalam manajemen pengelolaan Taman Nasional Komodo. 

Permasalahan ini tidak seluruhnya menjadi tanggungjawab pengelola. Ada peranan dari pemangku kepentingan dalam mendukung dan menjalankan standart pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.  

Sebagai Sumber Kekayaan Alam baru, pemangku kepentingan sebaiknya diajak untuk berdialog dan formulasikan standart pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Baik yang dilakukan secara wajib maupun  secara sukarela  oleh pemangku kepentingan. 

Melaksanakan prinsip-prinsip dan kriteria serta indikator-indikator yang dapat mengukur pengelolaan pariwisata berkelanjutan oleh pemangku kepentingan pariwisata. Ada standar untuk berlaku umum dan ada pula spesifik pada masing-masing mata rantai bisnis pariwisata.

Peran dan tanggungjawab bersama pemangku kepentingan ini dapat dikonversi menjadi biaya konservasi. Nilai ini menjadi variable yang ditambahkan dalam pengurangan tarif baru untuk masuk Taman Nasional Komodo. Sehingga nilai 3,75 juta akan berkurang menjadi lebih rendah dan menyesuaikan kondisi pasar pariwisata.

Sehingga bagi pelaku pariwisata lokal di Manggarai Barat merasa menjadi bagian dari program Konservasi  guna bersama menjaga kelestariawan kawasan dan penerapan standart pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Penerapan standart pariwisata yang berkelanjutan ini menjadi hal yang utama untuk diterapkan bagi pelaku pariwisata dalam membuat  kebijakan  dan standart operasionalnya.   

Keterlibatan pemangku kepentingan pariwisata akan turut menentukan keberhasilan wisata berkelanjutan. Salah satu tujuan pengelolaan wisata yang berkelanjutan diantaranya adalah aspek  efisiensi. Untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan pariwisata diperlukan sistem manajemen yang baik.

Salah satunya adalah program Wildlife Komodo. Program ini perlu diuji sebelum dirilis. Perlu melibatkan  pemangku kepentingan khususnya pemangku kepentingan pariwisata. Dari sosialisisasi yang pernah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Propinsi belum ada masukan-masukan dari pemangku kepentingan.

Untuk mendorong hal ini, diperlukan dialog. Mendorong  dialog ditingkat lokal dengan nilai-nilai kearifikan lokal. Pihak aparat keamanan agar mendukung secara pesuasif dialog ini. Dapat dimulai dengan mengoptimalkan  Pokja Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui Indonesia Sustainable Tourism Council (ISTC).