Satu perihal yang sangat diketahui dari style serta metode diplomasi yang diambil Indonesia, ialah diplomasi yang tidak dilaksanakan secara terbuka. Saking seringnya style diplomasi ini digunakan, Indonesia hingga identik dengan sebutan "diplomasi diam-diam" ataupun "queit diplomacy".
Umumnya diplomasi diam-diam digunakan oleh pemerintah Indonesia buat melindungi ikatan baik dengan banyak pihak. Terkadang, diplomasi semacam ini dinilai diperlukan kala mengalami situasi situasi yang genting ataupun emergency.
Pendekatan diplomasi semacam ini sempat digunakan oleh Menlu Marty Natalegawa pada tahun 2012 silam--kala negara-negara anggota Association of South East Asian Nations (ASEAN) kandas menciptakan statment formal bersama( joint communique) terpaut sengketa LCS (Laut Cina Selatan). Atas instruksi Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Marty melaksanakan diplomasi diam-diam dengan berkunjung ke bermacam pemerintahan negara negara ASEAN.
Metode diplomasi diam-diam ini apalagi diakui oleh Marty selaku metode terbaik buat mempertahankan serta mendapatkan keyakinan (trust) di antara negara negara ASEAN. Menurutnya, dalam kerangka ASEAN, metode ini lebih baik dibanding diplomasi megafon (megaphone diplomacy).
Metode yang sama kesimpulannya pula digunakan oleh penerus Marty, Retno Marsudi. Mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia buat Belanda yang saat ini jadi Menlu tersebut memakai pendekatan diplomasi diam-diam kala terjalin krisis Rohingya di Myanmar yang berujung pada memanasnya ikatan antara Myanmar serta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Dekat tahun 2017, pemerintahan Jokowi mulai menghindar dari posisi OKI yang dikira sangat konfrontasional terhadap Myanmar. Mengacu pada tulisan Claire Q. Smith serta Susannah Gram. Williams yang bertajuk Why Indonesia Adopted' Quiet Diplomacy' over R2P in the Rohingya Crisis, Indonesia berupaya mengambil posisi tengah antara Myanmar serta OKI supaya dapat melindungi ikatan baik di antara keduanya.
Bukan tidak bisa jadi, metode yang sama dicoba dalam suasana ketegangan antara Rusia serta Ukraina, ialah dengan melaksanakan diplomasi 'bisik bisik' di antara negara negara yang berkepentingan--semacam upaya upaya Retno yang disebutkan di bagian dini tulisan. Lagipula, Indonesia pula jadi negeri yang mempunyai kepentingan tertentu di antara negara negara yang bersitegang, semacam Eropa, Rusia, serta AS.
Tetapi, apakah benar Indonesia wajib ditekan terlebih dulu supaya pimpinan diplomat dapat melakukan jurus diplomasi 'bisik bisik' mereka? Mungkinkah seluruh tekanan dari kekuatan kekuatan asing di G20 dapat dicegah?
Polemik Putin, Gara-gara Retno?
Ada suatu analogi yang menarik dari Iver B. Neumann terpaut kedudukan diplomat dalam politik internasional. Dalam tulisannya yang bertajuk To Be a Diplomat, Neumann menganalogikan kalau terdapat 3 naskah yang dimainkan oleh para diplomat.
Naskah awal merupakan naskah birokratis--yang mana mewajibkan diplomat buat fokus pada rutinitas yang ada. Naskah kedua merupakan naskah heroik--yang mana mewajibkan seseorang diplomat buat fokus pada satu tugas buat menghasilkan perubahan/pergantian. Sedangkan, yang terakhir merupakan naskah mediator yang mewajibkan diplomat buat mewujudkan tujuan di luar entitas politik sehalus mungkin.
