Menguatkan Identitas Politik Islam Indonesia

Indonesia adalah bangsa dengan mayoritas beragama Islam. Sebagai mayoritas, tentu menjadi determinan penting dalam mempengaruhi arah pembangunan nasional. Dalam perjalanan sejarahnya sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, umat Islam selalu menjadi bagian terpentingdalam konsolidasi menuju kemerdekaan. Keterlibatan ini tak hanya dalam segi praksis, tetapi juga dalam ranah pemikiran dan gagasan, karena itu sangat wajar ketika umat Islam sebagai eksponen terbesar rakyat Indonesia harus pula merasa terbebani dan turut bertanggungjawab atas sekian banyak masalah kebangsaan yang muncul.

Pada konteks demikian tentu saja segenap pilihan-pilihan politik umat Islam akan memunculkan reaksi, apresiasi, ataupun koreksi tidak saja didalam negeri namun juga diluar negeri. Dan itulah konteks di mana umat Islam berada, yakni secara internal, dalam makna hubungan berbagai kelompok dan satuan sosiologis masyarakat dalam konteks negara kesatuan republik Indonesia, dan konteks hubungan eksternal.

Secara historis, gerakan umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan bagian dari konsolidasi kekuatan Islam global dalam melepaskan diri dari kungkungan imprealisme internasional terhadap dunia Islam terutama di Timur Tengah. Gerakan ini secara umum dikenal dengan gerakan kebangkitan Islam yang merupakan bagian dari konsolidasi Pan-Islamisme terutama melalui pemikiran Jamaluddin al-Afgani yang menjadi benih lahirnya gerakan reformasi dan modernisme Islam di Indonesia pada awal abad ke-20.

Modernisme atau reformasi Islam tersebut selain bergerak dalam issu pembaruan keagamaan, pada saat yang sama memiliki implikasi pada tumbuhnya kesadaran baru dikalangan umat Islam dalam gerakan kebangkitan nasional untuk kemerdekaan Indonesia.

Geneologi tersebut dapat dilihat dari munculnya organisasi-organisasi Islam modern seperti Sarekat Islam (1911), Persatuan Islam (1923), Nahdlatul Ulama ( 1926 ), Muhammadiyah (1912) dan lain-lain. Gerakan organisasi-organisasi Islam tersebut tidak hanya semata gerakan keagamaan, tetapi juga berorientasi pada gerakan ekonomi, politik, dan lebih penting adalah semangat melawan penjajah. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi tersebut secarah menonjol telah melahirkan identitas kolektif umat Islam yang kental dan seperti ingin membedakan diri dari organisasi lain seperti Budi Utomo dan sebagainya.

Kecenderungan ini berimplikasi terhadap pengelompokan dan identifikasi kekuatan “Islam politik” serta “ideologisasi Islam” yang secara praktis membentuk “ideologi politik Islam” dalam masa-masa awal konsolidasi gerakan kemerdekaan. Pada era ini pula kesadaran perjuangan politik semakin menemukan ruang kebebasan dan sekaligus menjadi medan perjuangan bagi kalangan umat Islam untuk menggalang solidaritas melalui pembentukan partai politik Islam dalam persiapan menyambut fajar kemerdekaan Indonesia.

Dalam konteks ini, kita dapat menemukan akar sejarah lahirnya perdebatan yang melahirkan dikotomi pemikiran dalam mencari indentitas nasional terutama memasuki tahapan pembahasan bentuk dan dasar negara, antara kelompok nasionalisme yang berakar para aristokrasi dan kaum sekuler berpendidikan Barat dengan kelompok Islam, atau antara nasionalisme sekuler versus nasionalisme Islam.

Itulah suatu era yang menjadi tonggak krusial tetapi penuh vitalitas yang mempengaruhi alam pikiran dan perkembangan gerakan-gerakan Islam ideologis di Indonesia pada fase-fase berikutnya.

Fakta ini mengindikasikan bahwa keterlibatan Islam secara politik cukup kuat dalam persinggungan kepentingan nasional sejak dini masa pembentukan indentitas nasional Indonesia. Bahkan perdebatan tentang hilangnya “tujuh kata” sakral dalam Piagam Jakarta juga sampai hari ini masih menyisakan misteri yang belum tercepahkan terutama soal siapakah sebenarnya yang paling bertanggungjawab terhadapt hilangnya “tujuh kata” tersebut.

Diluar perdebatan itu – dan tanpa harus membuka kembali “kotak pandora” peristiwa tujuh dasawarsa yang lalu – terlihat jelas posisi dan peran umat Islam dalam gerakan dan orientasi sosial politiknya yang menunjukkan adanya suatu pandangan bahwa agama Islam tumbuh menjadi suatu kekuatan ideologi sosial yang kehadiran dan perkembangnnya tidak hanya berfungsi sebagai suatu ajakan tentang prinsip ketuhanan, tetapi juga merupakan suatu gerakan pembebasan dalam kontekstualisasi lingkungan empirik dimana Islam hidup dan berkembang.

Konteks historis ini kiranya mejadi proyeksi besar untuk membangun kembali gagasan-gagasan yang lebih kontekstual sehingga tidak memutus mata rantai deteminisme sejarah “Islam politik” dalam dimensi kebangsaan. Hal ini sekaligus sebagai upaya dan kemestian mereorientasi kembali secara tepat kultur politik agar sesuai dengan lingkungan sosial budaya dimana Islam harus menemukan bentuk partisipasinya yang ideal dalam dimensi kebangsaan.

Idealisasi itu tentu sangat tergantung kepada sejauhmana pemahaman tentang perkembangan dan dinamika demokrasi beserta spesifikasinya dalam membantu menyokong pencapaian tujuan kita bernegara.

Desakan yang merupakan derivasi idealisasi itu adalah bahwa harus adanya kesadaran umum dikalangan umat Islam tentang pentingnya penguatan struktur kelembagaan politik Islam baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dengan demikian akan berpengaruh terhadap kuatnya daya tonjok psikologis umat Islam. Artinya, bahwa kemungkinan tersalurnya aspirasi politik umat Islam hanya akan mampu terakomodasi lewat saluran-saluran struktur politik yang memang berakar pada masyarakat Muslim itu sendiri.