Ada alternatif yang seharusnya diperketat oleh Pemerintah DKI dengan implementasi tahun kendaraan (tidak boleh melebihi dari 10 tahun) dan implementasi Electronic Road Pricing (ERP) seperti di Singapore.Â
Ketika ERP dikenakan maka pengemudi kendaraan pribadi akan merasa lebih berat dalam memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dan kemungkinan beralih ke transportasi umum.
Tentunya dalam skala besar Pemerintah DKI juga harus bekerja sama dengan produsen mobil yang setiap tahun punya target untuk penjualan mobil barunya. Sinkronisasi antar produsen atau industri otomotif dengan kebijakan pemerintah daerah perlu dipertimbangkan matang-matang.