Dalam debat capres dengan tema ketahanan nasional dan politik luar negeri, semalam, tampak jelas capres Jokowi memiliki kesadaran geografis Indonesia yang sebagain besar adalah lautan dengan segala potensi dan permasalahannya. Jokowi juga mempunyai kesadaran akan kenyataan bahwa selama ini potensi ekonomi dilaut seakan disepelekan dan tidak dilirik apalgi dimanfaatkan. Hal tersebut dikarenakan visi pemimpin Indonesia selam ini lebih fokus ke kontinental sehingga kebijakan, dukungan anggaran dan politik di sektor maritim tidak terjadi.
Negara Indonesia adalah negara yang geografisnya sebagain besar adalah lautan dan kekayaan alam lautan selama ini belum tereklploitasi dengan baik bahkan banyak yang dicuri oleh asing. Sehingga posisi kita sebagai sebuah negara maritim, kondisi tersebut merupakan kelemahan tersendiri disamping kelemahan dibidang alat penjagaan lautan yaitu TNI AL akibat dari hilangnya visi bahari dari para pemimpin Indonesia selama ini.
Potensi Laut Indonesia
Tercatata luas laut yang dimiliki oleh Indonesia yang mencapai 5,8 juta km2. Dari jumlah tersebut , 2,7 juta km2- nya merupakan wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan belum dimanfaatkan. Wilayah laut yang dimilki oleh Indonesia juga diperkaya dengan jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia sekitar dari 17.500 pulau dengan keindahan alam, panorama alam serta kekayaan hayati yang melimpah yang merupakan potensi pariwisata bila dimanfaatkan.
Dalam debat tersebut, Jokowi juga menyinggung akan pemanfaatan kekayaan maritim yang masih lemah. Padahal sektor maritim adalah sektor yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, melimpah, dan bila dioptimalkan pemanfaatannya akn menghasilkan pendapatan besar dan menjadi kekuatan ekonomi yang bisa membuat bangsa ini menjadi lebih kuat. Bila potensi maritim yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia tersebut bisa dikelola dengan baik, maka diperkiraran oleh beberapa ahli ekonomi keluatan akan menghasilkan income sekitar 100 miliar dolar AS per- tahunnya. Sebuah jumlah yang cukup menambah bobot APBN Indonesia. Namun sayangnya potensi ekonomi tersebut belum sepenuhnya dimafaatkan dan sekarang hanya sekitar 10% kekeyaaan laut Indonesia yang baru dimanfaatkan/ dieksploitasi.
Terkait dengan fakta geografis Indonesia adalah negara maritim, Indonesia seseungguhnya telah mempunyai konsep kemaritiman yang dikenal dengan Wawasan Nusantara. Namun sayangnya, seiring dengan pola pemimpin di era sebelumnya yang tidak mempunyai visi bahari maka Indonesia menajad i lupa akan dirinya sendiri dan mempunyai pandangan yang salah terhadap diri dan lingkungannya. Sehingga kebijakan- kebijakan yang selama ini dibuat masih belum mencerminkan penyikapan terhadap sektor kelautan.
Sehingga kekyaan laut yang sedemikian besar dimiliki oleh Indonesia yang seharusnya bisa mensejahterakan rakyat malah menjadi bancakan nelayan asing. Sebuah hal yang bisa terjadi karena selama ini pemerintah melenceng dan juga disebabkan oleh kualitas dan kuantitas aparat penjagaan dari aparat keamanan laut dihadapkan dengan luasnya laut yang harus diamankan disatu sisi, dengan fakta jumlah anggaran yang kecil bagi aparat keamanan di sektor laut disisi lain.
Jokowi sadar bahwa Indonesia adalah negara laut dan sebagian ekonomi juga tergantung ke laut. Maka pembangunan sektor kelautan menjadi penting dan harus diprioritaskan. Selain itu juga penguatan alat keamanan di laut dengan peningkatan anggaran TNI AL, penggunaan teknologi pengawas pantai dan laut (seperti drone) agar kekayaan alam bisa terjaga dan tidak dicuri oleh orang asing sebagaimana kata- kata Jokowi: “Kita Akan Membangun Kekuatan Maritim Yang Kuat”.
