Mohon tunggu...
Wuri Handoko
Wuri Handoko Mohon Tunggu... Administrasi - Peneliti dan Penikmat Kopi

Arkeolog, Peneliti, Belajar Menulis Fiksi

Selanjutnya

Tutup

Gadget Artikel Utama

E-KTP Digital, Digitalisasi Identitas yang Rawan Diretas?

13 Januari 2022   23:52 Diperbarui: 17 Januari 2022   14:58 2811
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
EKTP Digital, Digitalisasi Identitas yang Rawan Diretas? | Sumber: Tangkapan layar video Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah via Kompas

Jika kita sadari, sebenarnya identitas kita sudah ada di mana-mana dalam sistem digital. Kurang apalagi identitas kita di dunia digital ini. 

Sebenarnya tanpa kita sadari sejak semua instrumen menggunakan sistem digital dan aplikasi online di berbagai perangkat, disitu kita sudah mengaplikasikan identitas kita secara digital. 

Saat registrasi nomor SIM Prabayar misalnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mewajibkan pengguna untuk melakukan registrasi kartu SIM prabayar baik lama maupun baru untuk semua operator. 

Pengguna dapat melakukan registrasi dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang sah (Kominfo, 2018). 

Nah dengan sistem registrasi kartu prabayar itu saja, sesungguhnya pada kartu SIM dan nomor handphone kita sudah tertera identitas kita. Artinya sistem itu sebenarnya sudah melakukan praktik digitalisasi identitas kita. 

Sistem registrasi kartu SIM Prabayar dimaksudkan oleh Kominfo untuk melindungi kita sebagai pengguna selular. Namun pada kenyataannya, dengan sistem itu justru nomor handphone kita rentan dijebol para peretas atau pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Berdasarkan siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), registrasi perlu dilakukan dalam rangka memberi perlindungan terhadap konsumen, terkait penyalahgunaan nomor ponsel oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Seperti upaya penipuan dan hoax.

Di baliknya juga ada kepentingan National Single Identity yang dicanangkan pemerintah, di mana sistem operator seluler terhubung dengan database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sehingga identitas pemilik kartu prabayar akan terkait langsung dengan data kependudukannya.

Dasar hukum registrasi kartu prabayar ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 (Kompas). 

Belajar dari Kasus Denny Siregar

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Gadget Selengkapnya
Lihat Gadget Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun