Tidak dilanjutkannnya pembahasan revisi UU Pemilu (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017) yang rencananya akan digabung dengan UU Pilkada (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016) oleh DPR RI, salah satu imbasnya pilkada serentak tetap dilaksanakan tahun 2024. Rencana pilkada serentak akan digelar tahun 2022 dan 2023 seperti dalam revisi UU Pilkada pun batal dilaksanakan.
Sebagian pihak menilai ditiadakannya pilkada serentak tahun 2022 dan 2023, serta dilangsungkannya pilkada serentak tahun 2024 akan merugikan gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan. Hal itu dikarenakan masa jabatan Anies Baswedan akan habis pada tahun 2022. Berarti Anies Baswedan akan "menganggur" selama dua tahun sebelum ada Pilkada lagi di DKI Jakarta.
Kekosongan waktu dua tahun itu akan membuat Anies Baswedan kehilangan panggung untuk menjaga popularitas dan elektabilitasnya. Walau pun tentu saja Anies Baswedan masih bisa menjaga popularitas dan elektabilitasnya dengan cara lain. Misalnya masuk menjadi kader atau pengurus salah satu partai politik yang memiliki basis massa cukup besar.
Dilangsungkannya pilkada serentak tahun 2024 juga akan memberi pilihan sulit bagi Anies Baswedan sebab selain ada pilkada serentak, tahun 2024 juga ada Pilpres (Pemilihan Presiden). Selama ini Anies Baswedan diyakini banyak pihak akan maju kembali sebagai calon gubernur. Namun selain itu ia juga digadang-gadang sebagai salah seorang calon presiden (capres) potensial. Â Â
Walaupun dilangsungkan di tahun yang sama, yaitu 2024 tapi pelaksanaan Pilpres dan Pilkada berlainan waktu. Pilpres direncanakan berlangsung bulan Maret 2024, sementara Pilkada  bulan November 2024. Berdekatannya waktu pelaksanaan Pilpres dan Pilkada memaksa Anies Baswedan memilih salah satu, maju sebagai calon presiden atau maju sebagai calon gubernur.
Seandainya Anies Baswedan memilih maju sebagai calon presiden, maka peta persaingan di Pilkada DKI akan mengalami perubahan cukup drastis. Minus Anies di Pilkada DKI jelas akan memancing munculnya calon-calon gubernur lain selain nama Tri Rismaharini (Risma) yang sudah ramai diperbincangkan atau Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mungkin akan maju kembali di Pilkada DKI. Â
Dalam hal ini Partai Amanat Nasional (PAN) sudah melempar wacana. Melalui Sekretaris Jenderalnya Edy Soeparno, PAN menyatakan akan mendorong salah satu kader mereka di Pilkada DKI. Kader PAN dimaksud adalah Bima Arya, yang saat ini masih menjadi Walikota Bogor (fajar.co.id, 18/02/2021).
Saat ini PAN nampaknya cukup percaya diri. Hal itu karena pada Periode 2019-2024 PAN memiliki 9 kursi di DPRD DKI. Â Berbeda dengan periode sebelumnya, PAN hanya punya dua kursi saja.
Artinya, PAN tidak akan terlalu berat berkoalisi dengan partai politik lain pemiliki kursi di DPRD DKI. PAN tinggal mencari satu atau lebih partai politik yang memiliki jumlah kumulatif minimal 13 kursi. Sebab syarat minimal bisa mencalonkan pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki jumlah minimal 22 kursi di DPRD DKI jakarta.
Sesungguhnya Bima Arya pernah pula didorong maju di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Namun karena kursi PAN di DPRD DKI jakarta waktu itu hanya 2, "tenaga" PAN tidak cukup kuat dan kurang memiliki daya tawar dengan partai politik lain.
Kini situasinya cukup menguntungkan bagi PAN dan Bima Arya. Selain faktor jumlah kursi yang dimiliki PAN cukup banyak di DPRD DKI Jakarta, juga faktor (kemungkinan besar) tidak akan majunya Anies Baswedan jadi calon gubernur di Pilkada 2024 nanti.
