Kedua, menolak pelaku korupsi untuk bekerja di perusahaan-perusahaan milik negara, seperti Pertamina, adalah upaya preventif yang penting. Dengan tidak memberi ruang bagi mantan koruptor atau orang-orang yang terindikasi korupsi untuk masuk ke perusahaan negara, maka risiko terjadinya korupsi di institusi strategis dapat diminimalisir. Seleksi ketat berbasis integritas dan rekam jejak bersih harus menjadi standar utama dalam rekrutmen pegawai dan pejabat di perusahaan negara.
Ketiga, penguatan integritas dan tata kelola di perusahaan seperti Pertamina harus menjadi prioritas. Pertamina sebagai perusahaan energi nasional memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia dan rentan terhadap praktik korupsi karena skala dan kompleksitas bisnisnya. Implementasi tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, serta sistem pengawasan internal yang ketat harus dijalankan. Selain itu, penerapan teknologi informasi untuk memonitor transaksi dan pengadaan barang/jasa dapat mengurangi celah korupsi. Budaya kerja berintegritas perlu ditanamkan melalui pelatihan, kode etik yang tegas, dan sistem pelaporan pelanggaran yang aman bagi pelapor
Kesimpulan yang paling penting dari kasus ini adalah bahwa memiskinkan pelaku korupsi dan menghalangi mereka untuk bekerja di perusahaan-perusahaan negara merupakan strategi efektif untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Langkah ini tidak hanya memberikan efek jera yang lebih nyata, tetapi juga menjaga integritas lembaga publik agar bebas dari praktik korupsi. Dengan dukungan sistem hukum yang tegas dan kebijakan yang konsisten, kita dapat membangun bangsa yang bersih, adil, dan sejahtera tanpa korupsi.
Pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian dan ketegasan. Membuat pelaku korupsi merasakan konsekuensi ekonomi dan sosial yang berat adalah salah satu cara efektif untuk menghentikan praktik korupsi yang telah lama menggerogoti bangsa ini. Negara harus berdiri tegak melindungi rakyatnya dengan memastikan bahwa koruptor tidak lagi bisa menikmati hasil kejahatannya dan tidak diberi ruang untuk kembali merusak.
Kasus ini juga mengingatkan kita bahwa korupsi bukan hanya masalah moral individu, tetapi juga masalah sistemik yang membutuhkan solusi menyeluruh. Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas untuk melakukan restrukturisasi dan memperbaiki budaya kerja di Pertamina agar menjadi perusahaan yang benar-benar melayani kepentingan rakyat dan negara.Dan membangun masa depan Pertamina yang lebih bersih dan profesional. Bangsa ini tidak boleh membiarkan musuh tak kasat mata ini terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.Â
Dengan memperkuat integritas dan tata kelola, Pertamina dapat kembali menjadi kebanggaan bangsa dan motor penggerak pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hanya dengan demikian, cita-cita kedaulatan energi dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud secara nyata.Â
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI