Adaptive Governance: Strategi Efektivitas Birokrasi Digital

Sementara itu, evaluasi implementasi tersebut perlu memperhatikan emergen teori seperti anticipatory governance yang menekankan foresight, fleksibilitas, umpan balik (feedback), dan penggunaan big data untuk prediksi dan adaptasi kebijakan, semangat ini sejalan dengan tuntutan adaptive governance.

Namun ada beberapa tantangan yang dihadapi, adaptive governance berisiko menjadi sekadar jargon tanpa kapasitas implementasi: eksperimen kebijakan baru sering terbatas, ruang partisipasi publik minim, dan desentralisasi masih bersifat simbolis tanpa kekuasaan nyata.

Tantangan lain adalah keamanan siber, dengan makin meluasnya digitalisasi, aparat masih rentan terhadap risiko peretasan dan kebocoran data. Oleh karena itu, pendekatan Digital Governance menempatkan "security by design", enkripsi, dan protokol enkripsi kriptografi sebagai fondasi transformasi.

Indeks efektivitas pemerintahan (Government Effectiveness Index) Indonesia yang senilai 0,18 (peringkat 86 dari 193 negara, menurut Bank Dunia 2019) mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah, ASN perlu ditingkatkan literasi digitalnya agar birokrasi benar-benar menjadi smart bureaucracy.

Dengan terus memperkuat digital leadership, meningkatkan kolaborasi antar-instansi (whole-of-government approach), dan mengedepankan organisasi yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital bukan hanya untuk perbaikan administratif, tetapi perubahan struktural menuju birokrasi bergerak cepat dan berpihak kepada publik.

Indonesia berada di persimpangan, antara birokrasi tradisional yang lambat dan birokrasi digital adaptif. Jika berhasil menyelaraskan berbagai instrumen digital (DPI, GovTech, SPBE), memperkuat kapasitas pemerintahan melalui adaptive governance, serta menjadikan digitalisasi sebagai transformasi budaya bukan semata angka SPBE, maka birokrasi digital Indonesia bisa menjadi model efektif dan menuju Indonesia Emas 2045.