[caption id="attachment_395121" align="aligncenter" width="500" caption="Ilustrasi/Puan Maharani/Fhoto SIB"][/caption]
Banyak pihak yang merasa misris dan sesak dada, ketika Puan Maharani mengatakan kepada Kompas.com, bahwa Presiden Joko Widododo (Jokowi) adalah seorang pekerja partai di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang di pimpin oleh orang tuanya Mega Wati Soekarno Putri. Konotasi sebagai pekerja tentu lebih rendah dari kedudukan seorang majikan.
Sebagai seorang Pekerja Partai, tentu Jokowi siap untuk di perintah oleh sang majikan selaku pemilik partai. Jika tidak patuh, sang majikan selaku pemilik partai tentu akan memecat si pekerja. Ini lah yang tersirat dari pernyataan Puan Maharani, putri dari si pemilik Partai di mana Jokowi menjadi pekerja nya.
Sementara di sisi lain, Puan tanpa sadar bahwa dirinya sebagai Menteri adalah pembantu dari Jokowi saebagai Presiden, untuk menjalankan tugas Negara. Pembantu tentu berkonotasi lebih rendah dari pekerja. Sebagai pembantu boleh saja sang majikannya Jokowi memerintahkan pembantunya untuk membersihkan rumah, halaman, dan sampai ke ruang WC. Jika pembantu tak patuh sang majikan tentu akan memecat di rinya.
Memang sebagai putri dari seorang majikan partai terbesar di negeri ini, puan masih terlihat angkuh dan sombong. Pernyataan nya yang mengatakan bahwa Jokowi adalah Pekerja partai, adalah bukti nyata dari kesombongannya. Akibat dari keangkuhan dan kesombongan yang di miliki oleh puan sehingga, puan mengenyampingkan soal etika dan moral.
Maka wajar saja jika banyak pihak yang mengatakan kalau Puan Maharani, tidak memiliki kemampuan dalam hal berpolitik dan bernegara. Puan tidak dapat membedakan, jabatan politik yang di pahaminya dengan jabatan nya sebagai menteri Pembantu Presiden. Sehingga menjadikan dirinya sebagai orang yang tidak sadar diri.
Tampilnya Puan Maharani sebagai menteri di Kabinet Kerja besutan Presiden Jokowi- Jusuf Kalla, adalah karena peran orang tuanya sebagai majikan Partai yang mengusung Jokowi sebagai Presiden. Kalau tidak ada dukungan orang tuanya, belum tentu Puan Maharani dapat menjadi menteri, jika di lihat dari kemampuannya yang sangat minim.
Andai kata waktu pemilu Presiden – Wakil Presiden di menangkan pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa, mungkin nama Puan Maharani tidak akan berkibar di Nusantara. Pemerintahan Prabowo –Hatta tidak akan melirik Puan Maharani untuk di jadikan Menteri. Seharusnya Puan Maharani menyadari akan hal ini.
Kini muncul pertanyaan, atas pernyataan Puan maharani yang menyebutkan kalau Jokowi adalah pekerja Partai, benarkah Jokowi Presiden Republik Indonesia itu adalah pekerja Partai PDIP yang di pimpin oleh Mega Wati Soekarno Putri, ibunda dari Puan Maharani? Pertanyaan ini tentu akan terjawab, jika Jokowi memanggil Puan Maharani, dan mengingatkannya. Karena pernyataan Puan Maharani yang mengatakan bahwa jokowi adalah sebagai Pekerja Partai. pernyataan Puan Maharani itu di nilai merendahkan wibawa seorang Presiden.
Akan tetapi beranikah Jokowi untuk memanggil Puan maharani dan mengingatkannya atas pernyataannya itu, sama ketika Tejo Edy dalam memberikan pernyataan tentang kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polisi Republik Indonesia (Polri), dimana KPK mendapat dukungan dari rakyat, yang di sebutkan oleh Tejo Edy sebagai rakyat tidak jelas. Jokowi langsung memanggil pembantunya itu dan mengingatkannya.
Jika Presiden Jokowi tidak memanggil pembantunya yang bernama Puan Maharani, dan mengingatkannya atas pernyataan yang disampaikan oleh pembantunya itu, maka apa yang di katakan oleh Puan maharani ada benarnya. Dan wajar saja jika Puan Maharani, anak majikan pemilik partai pengusung Jokowi itu berani ceplas ceplos bicara nya tentang Jokowi. Karena bagaimana pun Puan sudah dapat melihat nyali Jokowi sebagai pekerja Partai yang di pimpin ibundanya tidak akan berani untuk menegur anak majikannya.
Taroklah, jika memang benar Jokowi adalah seorang pekerja partai di PDIP, dan sekarang sudah menjadi seorang Presiden, dan masih tetap tunduk dan taat kepada majikan partai di mana dia pekerja, sesuai dengan kultur budaya orang jawa, tapi jabatan Presiden yang di sandang oleh Jokowi adalah lambang kewibawaan Negara. Jika jokowi memang tidak punya nyali untuk mengingatkan pembantunya Puan Maharani putri pemilik partai dimana tempat Jokowi mbekerja. Tentu ada jusuf Kalla, sebagai Wakil Presiden yang juga mempunyai akses kepada Meneteri selaku pembantu Presiden.
Marwah Presidennya di jatuhkan oleh seorang pembantunya, tentu Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden bisa mengingatkan Pembantu Presiden Puan Maharani, yang telah merendahkan martabat Presiden lewat pernyataannya. Kepada Tedjo Edy Yusuf kalla juga tampa berang atas apa yang di sampaikan oleh Tedjo dengan mengatakan rakyat tak jelas. Jusuf Kalla turut memarahi Tedjo. Lantas kepada Puan kenapa Jusuf Kalla diam seribu bahasa.
Apakah Jususf Kalla juga termasuk pekerja Partai PDIP, sehingga diapun tidak berani untuk menegur Puan Maharani atas pernyataannya yang menyebutkan Jokowi Adalah Pekerja Partai milik Ibunya.? Nampaknya dalam hal ini Jusuf Kalla lebih memilih ilmu silat “ Jurus Selamat” daripada kena damprat Puan Maharani dan ibunya, maka Jusuf Kalla memilih lebih banyak diam dari pada memanggil Puan Maharani dan mengingatkannya.
Karena untuk mendapatkan Kursi Wakil Presiden bukan lah gampang seperti membalikkan telapak tangan. Tapi melainkan persis seperti sair sebuah lagu “Cinta Sibuyung” yang berkelok kelok, menurun dan mendaki.
Jika seperti inilah gelagatnya, tentu akan melahirkan pernyataan pernyataan yang menjatuhkan kewibawaan Presiden terus bermunculan dari para petinggi petinggi partai yang duduk di dalam cabinet Indonesia Kerja yang di bentuk oleh Jokowi. Lantas bagai mana Negara ini kedepan?. Inilah akibatnya jike Presidennya bukan dari TNI. Terlalu lemah untuk di goyang.
