Usulan Menteri Tjahjo Menggiring Negara ke Orba Jilid II

Menyeret TNI Polri kedalam politik praktis akan mengulang sejarah lama, dimana pada Orde Baru (Orba) yang dipimpin oleh mantan Presiden Soeharto, TNI Polri terlibat dalam politik praktis. Hampir semua jabatan sipil dipegang oleh TNI Polri. Dengan Dwifungsinya TNI Polri, waktu itu masih bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Mulai dari Jabatan Kepala Desa sampai kepada Gubernur, Menteri, dipegang oleh TNI Polri. Bahkan di Lembaga Legeslatif ABRI memiliki kursi, tanpa melalui Pemilihan Umum (Pemilu).  Sehingga menimbulkan kontraversi ditengah tengah masyarakat.

Dalam jabatan yang dipegang oleh ABRI kala itu, cendrung membuat masyarakat merasa tertekan. Kebebasan masyarakat untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat, seperti yang diatur didalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945,  tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat layaknya seperti dimata matai oleh para pejabat yang diangkat dari kalangan TNI Polri. Sehingga sistim demokrasi yang dianut oleh Negara tidak berjalan mulus.

Setiap keritikan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, harus berhadapan dengan ABRI. Masyarakat yang melontarkan keritikan itu dipanggil kekantor Komando Rayon Meliter (Koramil), lalu diintrograsi berjam jam. Dengan penekanan penekanan yang membuat masyarakat merasa ketakutan.

Jika kritikan yang disampaikan dinilai dapat merongrong  keamanan Negara, maka yang memanggil masyarakat yang melontarkan keritikan itu, akan dipanggil ke markas Pelaksana Khusus (Laksus) yang dibentung oleh Pemerintahan Soeharto, dengan personilnya dari ABRI. Tingkat pemeriksaan dilaksus lebih keras lagi. Bahkan yang terperiksa dapat ditahan tanpa proses pengadilan.

Catatan sejarah hitam yang pernah dilakoni oleh Pemerintahan Orba, sampai saat ini masih membekas dihati masyarakat. Reformasi telah merobah segalanya, kebebasan untuk berkumpul dan mengajukan pendapat, tidak lagi dibatasi, masyarakat bebas untuk menyampaikan keritikan, atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, asalkan kritikan tersebut dapat untuk dipertanggungjawabkan.

Usulan yang Kontra Versi 

Wajar saja banyak pihak menentang usulan yang disampaikan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, yang ingin melibatkan TNI Polri kedalam kancah politik praktis, karena dinilai usulan Mendagri itu merupakan usulan yang penuh dengan kontraversi.

Apa lagi usulan untuk mamasukkan dua Jendral Pol aktif sebagai Pejabat Gubernur itu muncul ditahun politik, dimana bangsa ini akan melaksanakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) secara serentak Juli 2018 di tujuh belas Provinsi. Dan Pemilihan Presiden, serta Legeslatif tahun 2019.

Banyak pihak mencurigai, usulan yang disampaikan oleh politisi Partai Demokrasi  Indonesia Paerjuangan (PDIP) itu, adalah untuk mengamankan Presiden Jokowi, pada pelaksanaan Pilpres 2019, dimana Jokowi sudah digadang gadang, untuk dicalonkan kembali menjadi calon Presiden pada Pilpres 2019 yang akan datang.

Lantas dalam hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, mampukah pihak TNI Polri yang diangkat menjadi  Pejabat Gubernur untuk bertindak netral dalam pelaksanaan setiap Pemilihan Kepala Daerah?