Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji mengakui bisa saja Golkar mengusulkan nama di luar partai untuk menjabat ketum, termasuk Jokowi. Apalagi, selama ini partai beringin memiliki kedekatan dengan Jokowi yang ditunjukkan lewat dukungan politik untuk Pilpres 2019.
"Tentu bisa kalau Jokowi jadi kader Golkar lebih dulu. Lebih baik tanyakan ke Pak Jokowi mau masuk Golkar atau tidak," kata Sarmuji usai diskusi 'Beringin Diterpa Angin' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2017) seperti yang diberitakan oleh Pojoksatu.com.
Masuknya nama Jokowi dalam wacana bursa calon Ketum DPP Partai Golkar, jika itu memang benar, maka Jokowi adalah tokoh sentral yang dapat kembali mempersatukan para kader dan politisi Partai Golkar  yang saat ini terpecah.  Dan dapat dipastikan bahwa JK  akan mendukung sepenuhnya jika Jokowi berkenan untuk didaulat sebagai Ketum DPP Partai Golkar menggantikan posisi Setnov yang kini telah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Lalu bagaimana dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati Soekarno Putri, jika Jokowi menerima pinangan Gorkar untuk menjadi orang nomor satu dipartai berlambang pohon beringin itu? Yang jelas PDIP pasti akan marah dan ngembek dengan langkah yang dipilih oleh Jokowi menjadi Ketum DPP Partai Golkar.
Walaupun PDIP marah, namun PDIP tidak akan dapat berbuat apa apa, jika benar benar Jokowi melakukan politik lumpat pagar. Hanya yang bisa dilakukan oleh PDIP adalah, memecat Jokowi dari Partai berlambang banteng hitam itu, dan sekaligus mencabut dukungannya terhadap Jokowi untuk dicalonkan sebagai Prersiden pada  Pilpres 2019 yang akan datang.
Sipat ketersinggungan PDIP dalam hal berpolitik di tanah air cukup tinggi. PDIP murah tersinggung jika kadernya bermanuver, apa lagi maneuver yang dilakukan oleh kadernya tanpa sepengetahuan pimpinan tertinggi PDIP. Hal itu bisa dilihat dari sikap PDIP ketika memecat Emil Dardak Bupati Trenggalek, yang menerima pinangan partai lain untuk diusung menjadi Gubenur Jawa Timur.
Namun bagi Jokowi sendiri, dalam menanggapi hal ini terlihat cukup hati hati. Karena peranan PDIP cukup kental dalam mengusung Jokowi mulai dari Walikota Solo, Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sampai kepada menjadi orang nomor satu di Indonesia. Kendatipun bahwa Jokowi sering merasa dilecehkan oleh para kader dan Politisi PDIP, sebagai pesuruh Partai.
Dalam konstek ini, loyalitas Jokowi sebagai orang yang dibesarkan oleh PDIP akan diuji. Walaupun sebenarnya dalam dunia politik tidak mengenal adanya politik balas jasa, tapi yang ada kepentingan. Tidak tertutup kemungkinan Jokowi akan menerima piangan dari Partai Golkar untuk menjadi Ketum Partai berlambang pohon beringin. Semua itu tentu tergantung dari kepentingan Jokowi dalam pencapresan tahun 2019. Jika menguntungkan bagi pihak Jokowi kenapa tidak.
