Wacana untuk melengserkan tersangka dugaan mega korupsi dana proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov) dari jabatannya sebagai Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar semakin membahana.
Hal itu terlihat dari desakan untuk melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dihembuskan oleh sebahagian pengurus harian DPP Partai Golkar, yang kemudian diikuti oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia.
Desakan untuk melakukan Munaslub, adalah dalam rangka agar DPP Partai Golkar memiliki Ketum yang defenitif, perlunya DPP Partai Golkar memiliki Ketum Defenitif, mengingat semakin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Presiden -- Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Saat ini DPP Partai Golkar memiliki Pelaksana Tugas (PLT) Ketum DPP Partai Golkar Idrus Marham yang juga sebagai Sekretaris Jendral (Sekjend) DPP Partai Golkar. Sebagai Plt Idrus tidak dapat untuk mengambil keputusan jika DPP Partai Golkar memerlukan keputusan, baik untuk internal partai dan tentang urusan keluar tentang kepartaian. Maka untuk itu Golkar harus memeiliki Ketum yang defenitif.
Para kader dan politisi Partai golkar yang menginginkan agar DPP Partai Golkar memiliki Ketum yang defenitip, telah mulai melakukan penjaringan nama nama yang layak untuk dicalonkan sebagai Ketum DPP Partai Golkar, sementara kelompok loyalis Setnov masih tetap untuk mempertahankan Setnov sebagai Ketum DPP Partai Golkar sampai kasus yang membelit Setnov dalam dugaan Korupsi e-KTP berkekuatan hukum tetap.
Jusuf Kalla (JK) mantan Ketum DPP Partai Golkar, terlihat mulai melakukan manuver politiknya dalam menanggapi situasi politik yang ada ditubuh internal Partai berlambang  pohon beringin.Â
Manuver maneuver politik yang dilakukan oleh Kalla, terlihat dari komentar komentar yang disampaikannya. Kalla mengatakan Golkar harus secepatnya memilih Ketum DPP Partai Golkar yang baru. Bahkan JK terang terangan mengusulkan nama Airlangga hartarto, Menteri Preindustrian dikabinet Kerja Jokowi-JK.
Dengan dicalonkannya Airlangga oleh JK sebagai Ketum DPP Partai Golkar menggantikan Seknov, agar arah kebijakan partai Golkar dalam Rapat Pimpinan (Rapim) DPP dan DPD Partai Golkar se Indonesia tahun 2016 di Bali, yang mendukung Presiden Jokowi sebagai calon Presiden tahun 2019 agar tidak berobah.
Jika melihat dari dicalonkannya Airlangga sebagai Ketum DPP Partai Golkar, membuktikan jika JK masih setia terhadap kepemimpinan Jokowi. Sementara jauh hari sebelumnya JK sudah mengatakan jika dirinya tidak akan mencalonkan dirinya baik sebagai Presiden maupun Wakil Presiden. JK mengatakan pihaknya  ingin beristerahat, dan tidak berkecimpung didalam kancah dunia perpolitikan ditanah air.
Disisi lain JK ingin membuktikan jika pihaknya tidak menginginkan agar Idrus Marham yang saat ini menjabat sebagai Plt Ketum DPP partai Golkar dengan koleganya tetap memimpin Partai berlambang pohon beringin itu. JK ingin agar Partai Golkar dipimpin oleh orang orang muda, diluar dari blok Agung Laksono dan Aburizal Bakri , walaupun Airlangga adalah bukan wajah baru dilingkaran Partai Golkar.
Yang menariknya, dari adanya wacana untuk melengserkan Setnov dari jabatan Ketum DPP Partai Golkar, menimbulkan wacana baru dengan masuknya nama Jokowi kemungkinan salah satu kandidat sebagai Ketum DPP partai Golkar. Wacana itu muncul dari kalangan kader dan politisi senior Partai Golkar, dan kini wacana yang dihembuskan itu terus bergulir mewarnai daftar bursa calon Ketum DPP Partai Golkar. Dan sampai sejauh ini pula JK belum memberikan tanggapannya dengan masuknya nama Jokowi didalam bursa calon Ketum DPP Partai Golkar.
