Tahun 2019 atau sering disebut sebagai tahun politik ditandai Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yaitu Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Legislatif (DPR/DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) -- semuanya telah berlangsung aman dan lancar.
Demikian halnya mereka yang terpilih, telah pula dilakukan pelantikan secara resmi, bahkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang memenangkan pilpres  sudah membentuk kabinetnya terdiri para menteri dengan sebutan Kabinet Indonesia Maju.
Jika dilihat dari komposisi kabinet baru tersebut, nampak bahwa kalangan profesional maupun politisi bahkan di kalangan lawan politik dalam pemilu ditemui dan menduduki jabatan menteri/wakil menteri hingga staf khusus serta wantimpres yang diharapkan semuanya dapat bersinergi untuk memajukan NKRI.
Susunan Kabinet Indonesia Maju yang sudah dilantik dan kini sedang menjalani 100 hari pertama bekerja itu memang sempat mengundang pendapat dari beberapa khalayak. Tiadanya pihak oposisi dikhawatirkan kurangnya mekanisme kontrol atau lemahnya pengawasan terhadap lembaga eksekutif.
Namun demikian ditinjau dari sudut pandang lain, utamanya dalam perspektif persatuan dan kesatuan bangsa menunjukkan bahwa susunan kabinet yang dirancang atas hak prerogatif presiden itu tersirat bahwa betapa perlunya kebersamaan dalam kerja (kolaborasi) untuk mencapai visi membangun negeri yaitu menjadikan Indonesia Maju di tahun 2045.
Memang pendapat maupun anggapan yang menyebutkan kurangnya mekanisme kontrol atau lemahnya pengawasan terhadap lembaga eksekutif tentu bisa dipahami. Check and balances sangatlah diperlukan dalam sistem pemerintahan yang menganut paham demokrasi.
Oleh karenanya, ketiadaan pihak partai oposisi dalam melakukan mekanisme kontrol atau pengawasan terhadap eksekutif -- sesungguhnya dapat diatasi dengan perlunya peningkatan peran lembaga legislatif (pusat dan daerah) sesuai dengan fungsi utamanya yaitu mencakup fungsi representasi, legislasi dan fungsi kontrol.
Hal yang penting dilakukan sesungguhnya bukan terletak ada atau tiadanya oposisi dalam sistem pemerintahan. Lebih dari itu, peningkatan fungsi kontrol lembaga legislatif (wakil rakyat) sangat diharapkan, disamping juga mampu menangkap aspirasi yang sedang berkembang dalam masyarakat sehingga kebijakan publik  yang dirancang dan diputuskan bersama eksekutif nantinya akan benar-benar dapat memenuhi kepentingan rakyat. Dalam perkataan lain, sudah saatnya kita semua bekerja yang terbaik untuk rakyat.
