In chess the rules are fixed and the outcome is unpredictable, whereas in Putin's Russia the rules are unpredictable and the outcome is fixed. - Garry Kasparov
Bagi penggemar olahraga catur, nama Kasparov pasti tak asing lagi. Ia adalah dewa dalam dunia catur. Tak puas menguasai dunia percaturan, Kasparov terjun ke percaturan politik. Pengalaman mengasah otak di dua dunia yang berbeda ini membawa Kasparov tiba pada kesimpulan di atas: “Dalam catur aturannya sangat jelas namun hasilnya tak terduga, sementara dalam dunia politik acuan aturannya tak jelas atau tak terduga namun hasilnya jelas.
Sindiran Kasparov terhadap belantara politik yang gemar menabrak rambu-rambu dan mengabaikan kententuan hukum ini, layak untuk didengar oleh Presiden Jokowi sebelum mengambil keputusan bagi Komjen Pol Budi Gunawan. Sejak kasus ini merebak, kelambanan Presiden dalam bersikap dinilai sebagai upaya Jokowi untuk belajar menerapkan percaturan – bukan peraturan – dalam dunia politik. Sayangnya, Jokowi hanya pemain catur amatiran. Dalam konteks inilah Jokowi harus belajar pada sang Grand Master, Kasparov.
Berdasarkan strategi besarnya, permainan catur sering digolongkan dalam dua type, yakni permainan posisional yang cenderung lebih tertutup dan permainan taktis yang lebih terbuka. Seorang yang cenderung agresif akan menyukai permainan taktis dan terbuka. Sebaliknya, mereka yang kalem lebih memilih permainan tertutup dan posisional.
Jika ditarik dalam konteks percaturan politik terkini di negeri ini, Presiden Jokowi termasuk dalam kategori yang menggemari permainan tertutup dan posisional, tidak ingin menempuh resiko, sekedar mengamankan posisi diri sendiri. Strategi permainan posisional yang lamban dan berputar-putar ini tentu membosankan. Citra dan bermain aman menjadi lebih penting dan dikedepankan, ketimbang aksi nyata yang tegas dan langusng pada sasaran. Jika tidak segera diimbangi dengan langkah taktis dan strategis serta inisiatif yang kreatif, cepat atau lambat akan ditinggalkan para pendukungnya karena khalayak keburu jemu dan bosan. Blunder seperti ini kerap terjadi para mereka yang hanya ingin bermain aman, sekedar untuk mencari hasil remis.
Dalam dunia catur dan juga dalam percaturan politik, arah permainan kerap ditentukan oleh strategi atau langkah awal pembukaan.Jika dicermati, sejak keriuhan ini mulai merebak hingga saat ini, Jokowi menggunakan strategi Gambit Raja atau King’s Gambit. Strategi ini dimulai dengan pembukaan memajukan Pawn (pion) di depan King (raja) dan Queen (ster) dua langkah ke depan. Langkah selanjutnya merupakan kombinasi dari menggerakkan Knight (kuda) kanan ke depan, menggeser Bishop (luncur) kanan ke kiri depan, atau menjalankan Knight (kuda) kiri ke tengah depan, dan selanjutnya. Langkah penting dan pamungkas dari strategi Gambit Raja ini adalah dengan melakukan Castling (rookir) di sisi kanan pertahanan.
Pembaca dapat menebak siapa yang dimajukan dua langkah ke depan di hadapan King dan Queen. Lantas langkah kuda yang dibiarkan bermanuver sekehendak hati untuk mengacak-acak logika berpikir masyarakat agar tak lagi merujuk pada konstitusi. Pembaca juga dapat membayangkan siapa Bishop yang digerakkan ke depan untuk memberi pernyataan provokatif yang semakin meningkatkan tensi kemelut ini. Dan kini kita tiba pada langkah terakhir dari strategi gambit ini, melakukan rookir alias pertukaran posisi Rook (benteng – bukan banteng).
Berdasarkan bocoran info yang penulis terima dari kalangan dalam Budi Gunawan, Berbagai keriuhan yang muncul memang membuat terbersit gagasan dari Budi Gunawan untuk mengundurkan diri sebagai calon Kapolri. Sikap ksatria ini muncul bukan karena tekanan opini dari pihak-pihak tertentu maupun Tim Tanpa Keppres, namun karena yang bersangkutan tak ingin energi bangsa ini terkuras hanya persoalan ini. Dan yang terpenting Budi Gunawan tak ingin insttiusi Polri yang dicintainya terseret semakin jauh dalam kemelut ini yang dapat beresiko menggangu soliditas. Kerelaan dan kesiapan Budi Gunawan untuk berkorban demi menghentikan kemelut ini ditentang oleh lingkarannya.
Alasan para penasehatnya untuk menolak keinginan Budi Gunawan, pertama, pengunduran diri yang diajukan justru akan menginterupsi kebijakan Presiden, sama seperti upaya kriminalisasi KPK menginterupsi kebijakan Presiden dengan menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.
Kedua, jika mengundurkan diri akan terkesan bahwa Budi Gunawan berhasil didikte oleh opini-opini subyektif yang hanya didasari oleh perasaan dengki dan sentimen pribadi, bukan opini yang berlandaskan pada koridor hukum.
Ketiga, berdasarkan asas Contrarius Actus yang menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan dengan sendirinya berwenang untuk membatalkannya. Sebelum ada keputusan yang menetapkan Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka tak ada yang berwenang untuk membatalkannya. Budi Gunawan pun tak berwenang membatalkan pencalonannya sebagai Kapolri melalui pengunduran diri, karena yang bersangkutan tak pernah mengajukan atau mengusulkan dirinya sebagai calon Kapolri.
