Stabilitas sistem keuangan erat kaitannya dengan kondisi perekonomian makro suatu negara. Ekonomi makro dalam produksi dan konsumsinya dibagi menjadi dua, yaitu rumah tangga konsumsi, yang berarti adalah masyarakat individu pada umumnya, dan perusahaan. Dari sektor rumah tangga konsumsi, masyarakat, menghimpun dananya di bank. Bank tidak hanya berperan sebagai wadah untuk melakukan fungsi saving bagi masyarakat. Masyarakat juga memiliki keuntungan bertransaksi secara kredit dengan menggunakan dana dengan batas nominal tertentu (atau tidak terbatas) yang dimiliki oleh bank untuk dipinjam. Sedangkan bagi perusahaan, mereka mengelola dananya dengan memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan selain bank, dan pasar uang dimana perusahaan dapat menginvestasikan dananya dalam jangka pendek, panjang, maupun menengahdengan membeli produk-produk sekuritas, mata uang asing (valas), dan lain sebagainya. Dari kedua sektor konsumsi, rumah tangga maupun perusahaan, keduanya memilki kemungkinan untuk mengalami pembayaran hutang kredit yang menjadi kewajiban mereka. Seperti kejatuhan ekonomi yang dialami Amerika Serikat tahun 2008 yang lalu, kejatuhan yang berakar dari kredit property yang macet karena terlalu besar hutang atau kredit yang diberikan untuk berinvestasi namun konsumen tidak mampu membayarnya sehingga terciptalah bubble economic. Seperti gelembung yang semakin membesar namun saat ditusuk yang tersisa hanyalah udara hampa. Bank sentral AS juga sudah terlalu sering memberi bail out.
Kembali pada sistem keuangan pada ekonomi makro, bank yang berkaitan dengan masyarakat dan lembaga keuangan non-bank yang berkaitan dengan perusahaan atau investor memiliki profitabilitas permodalan dimana dalam bank masyarakat dapat menghimpun dananya yang kemudian dengan bank dapat dikelola menjadi modal yang menghasilkan profit pada pihak-pihak tertentu yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan bank terkait. Sedangkan dalam pasar finansial yang menawarkan produk sekuritas, volatilitas maupun kestablian arus modal dapat direfleksikan melalui harga penutupan indeks harga saham gabungan, kurva yield, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebutlah yang menjadi indikator stabilitas sistem keuangan. Dengan sistem keuangan yang tetap stabil akan berpengaruh pada produk domestik bruto yakni pendapatan yang dihasilkan atas produsen di dalam negeri termasuk hasil investasi di pasar uang, hal ini kemudian akan berdampak akan tingkat inflasi yang ditargetkan pemerintah. Seperti yang sudah kita ketahui pada umumya, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mungkin terpisahkan. Tingkat inflasi yang terlalu tinggi akan berdampak pada tingkat pengangguran karena inflasi akan menyebabkan tingginya daya beli masyarakat dan menurunkan produktivitas dalam menghasilkan duatu produk dalam negeri. Dari sini stabilitas moneter sangat diperlukan.
Namun, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan kestabilitasannya di bidang moneter saja. Meskipun inflasi dan stabilitas sistem keuangan ada di tangan kebijakan moneter, kebijakan fiskal pun secara tidak langsung juga turut serta memberikan dampak pada stabilitas sistem keuangan. Sedikit gambaran singkat, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam hal pemasukan yaitu pajak yang diterima dalam kas pemerintah dan pengeluaran untuk kebutuhan pemerintah dalam hal penunjang kinerja pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan hal-hal terkait. Dalam kebijakannya, pemerintah dalam kebijakan moneter memiliki otoritas untuk menentukan tingkat suku bunga relatif terkait dengan penarikan atau penambahan mata uang domestik yang beredar di masyarakat, pendapatan nasional relatif, dan seperti yang telah dibahas sebelumnya yakni penetapan tingkat inflasi untuk menjaga agar perekonomian negara tetap stabil dan tingkat pengangguran tidak melonjak secara besar-besaran.
Lebih detailnya, mengenai tingkat suku bunga yang ditetapkan pemerintah (bank Indonesia) dapat dikategorikan sebagai intervensi tidak langsung di ranah moneter yang akan berpengaruh pada arus modal internasional. Selain kebijakan moneter dalam menentukan tingkat suku bunga, arus modal internasional (asing) ini juga dipengaruhi oleh hukum-hukum terkait pajak yang merupakan kebijakan fiskal pemerintah. Mengenai tingkat inflasi dan pendapatan nasional berpengaruh pada perdagangan internasional yakni kegiatan ekspor-impor karena peredaran uang yang dimiliki masyarakat dan jumlah pemasukan masyarakat maupun perusahaan akan menetukan kapasitas produksi maupun konsumsi luar negeri yang dilakukan. Kegiatan ekspor dan impor ini juga tak lepas dari kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah melalui peraturan akan tarif dan kuota mengingat perjanjian perdagangan bebas di kawasan ASEAN sudah di depan mata.
Arus modal internasional dan perdagangan internasional ini akan berdampak pada nilai tukar. Sehubungan dengan nilai tukar mata uang dalam negeri, pemerintah dalam kebijakan moneter sekali lagi dapat melakukan intervensi langsung dengan membeli mata uang domestik (jika ingin menaikkan nilai tukar mata uang) atau menjual mata uang domestik (jika ingin menurunkan nilai tukar mata uang) di pasar forex bilamana hal tersebut perlu dilakukan untuk menstabilkan perekonomian.
Begitulah gambaran singkat mengenai betapa krusialnya hubungan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk menstabilkan perekonomian dimana komponen-komponen tersebut merupakan kunci sistem keuangan. Dari ilustrasi perihal korelasi antara kebijakan moneter, fiskal dan implikasi ekonomi makro diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang baik antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sangatlah penting. Koordinasi strategis antara kedua kebijakan ini merupakan kontemplasi untuk kestabilan sistem keuangan.