Indonesia melunasi seluruh hutangnya pada IMF, penyelesaian ini menandai era kebijakan ekonomi yang lebih mandiri, terlepas dari intervensi IMF.
Pemerintah memercayakan kepada BI untuk memperhitungkan seluruh aspek perekonomian yang terkait dengan percepatan pelunasan utang tersebut
BI melakukan pembayaran tahap pertama senilai 3,75 miliar dollar AS pada Juni 2006. Pembayaran tahap kedua pada awalnya dilakukan pada tahun 2007. Akan tetapi, melihat kecukupan cadangan devisa yang pada akhir September 2006 mencapai 42,35 miliar dollar AS, maka pembayaran tidak perlu menunggu sampai tahun 2007.
Pelunasan hutang Indonesia kepada IMF pada tahun 2006 merupakan upaya Indonesia untuk menghindari intervensi lebih lanjut dari IMF, jika dilihat dari sudut pandang Neoliberalisme pelunasan hutang bisa diinterpretasikan sebagai langkah untuk mengurangi campur tangan IMF dalam urusan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan mengurangi ketergantungan pada IMF, Indonesia mungkin merasa lebih bebas untuk menjalankan kebijakan ekonomi sesuai dengan preferensinya sendiri.
Dalam konteks pengambilan keputusan, neoliberalisme merupakan paham yang menekankan nilai-nilai pasar bebas, swasta, dan keterlibatan pemerintah yang minimal dalam ekonomi. Sesuai dengan konsep Neoliberalisme keputusan ini dipertimbangkan dengan hati-hati. Dalam praktiknya, kebijakan pelunasan hutang seringkali merupakan langkah yang kompleks dan didasari oleh pertimbangan politik dan ekonomi yang lebih luas. pelunasan hutang juga memiliki konsekuensi ekonomi dan keuangan, seperti penggunaan cadangan devisa yang signifikan, namun Indonesia telah mempertimbangkan itu semua. Percepatan pelunasan utang IMF sudah mempertimbangkan kondisi arus modal yang masuk ke Indonesia, cadangan devisa, serta kebutuhan pembiayaan
