Permasalahan korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, untuk memberantas kejahatan yang luar biasa ini dibuatlah satu lembaga independen yaitu Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kontruksi SDM terpilih dan melalui proses rekruitmen yang ketat dan fungsi yang luar biasa juga serta kewenangan yang luar biasa yang salah satunya adalah penyadapan dan perekaman terhadap pembicaraan, dengan kontruksi,fungsi,dan kewenangan ini maka KPK adalah lembaga yang superbody.
Memberantas kejahatan luar biasa ternyata mendapat perlawanan yang juga luar biasa, para elit pemerintah yang takut terlibat korupsi ataupun takut perilaku korupsi mereka diketahui mulai melakukan perlawanan terhadap KPK dengan mencoba “menggoyang” kewenangan penyadapan dan perekaman pembicaraan oleh KPK dengan dalih untuk membatasi privasi mereka. Mereka takut apa yang menjadi privasi dapat dengan mudah diketahui oleh KPK sehingga ruang gerak mereka menjadi terbatas dengan adanya penyadapan dan perekaman pembicaraan. Pada dasarnya SDM KPK adalah SDM terpilih yang melalui proses rekrutmen yang tidak mudah dan tentu saja SDM professional sehingga tidak mungkin sengaja melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan hal yang tidak termasuk dalam hal investigasi dan penyidikan, dan pada hakekatnya untuk apa takut bila memang kita tidak salah, dan ketika kita benar namun merasa takut maka hal ini akan menimbulkan asumsi public yang negative, maka bersikap biasa saja seperti biasanya.
Pandangan saya semakin KPK dibutuhkan maka pemberantasan korupsi tidak berhasil, dan ketika KPK semakin tidak dibutuhkan maka pemberantasan korupsi berhasil. Namun kenyataannya KPK semakin dibutuhkan oleh bangsa karena pemberantasan korupsi belum juga berhasil, para elit Negara yang merupakan representative rakyat nyatanya tidak seiya sekata dengan rakyat yang diwakilinya, rakyat bersatu mendukung KPK namun para wakil rakyat ada yang berusaha melawan KPK.
Nada serius baru dilontarkan oleh Aboe Bakar saat bicara tentang penyidikan dan penyadapan KPK. Menurut dia, soal penyadapan itu tugasnya malaikat Rakib dan Atid untuk mencatat, bukan KPK. “Soal penyadapan itu kan tugasnya Rakib-Atid (malaikat pencatat pahala dan dosa), apa KPK itu udah jadi Rakib-Atid?,” tanya Aboe Bakar dengan nada tinggi namun malah disambut tawa hadirin. (detik.com 27 Juni).
Wakil rakyat tersebut ingin menghilangkan kewenangan penyadapan dan perekaman pembicaraan karena menganggap KPK bukanlah Malaikat Rakib yang mencatat amal kebaikan, dan bukan Malaikat Atid yang mencatat keburukan sehingga tidak perlulah kewenangan tersebut dimiliki oleh KPK karena sudah ada kedua Malaikat yang mencatat perilaku manusia sehari-harinya. Kembali ke awal tulisan untuk apa takut bila tidak salah, dan ketika benar untuk apa juga takut malah akan menimbulkan asumsi negative, maka dari itu bersikap biasalah dan bila memang kalian adalah wakilnya rakyat kenapa kalian berbeda suara dengan rakyat? Bukankah rakyat ingin Negara ini menjadi Negara yang bebas Korupsi sehingga Negara ini menjadi Negara yang sejahtera dan seluruh rakyatlah yang akan menikmatinya termasuk kalian wakil rakyat.
Setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya, wakil rakyat adalah pemimpin rakyat, didunia rakyat yang akan meminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian dan diakhirat nanti Allah SWT yang akan meminta pertanggungjawaban kepemimpinan kalian. Wahai rakyat kita semua telah tahu mana pemimpin yang memang berbuat untuk rakyat dan yang mana berbuat maksiat terhadap rakyat dan ketika kita masih memilih pemimpin yang tidak bekerja untuk rakyat maka kita adalah keledai yang tidak mau belajar dari pengalaman yang lalu.
Entah sampai kapan, tapi yakinlah akan datang waktunya kita bisa melihat Indonesia bebas Korupsi. Semoga............
