Democrazy di Tengah Pandemi Covid-19

Fakta lapangan yang dapat kita amati, banyak lapangan usaha di Indonesia yang merumahkan karyawannya.. dan menciptakan pengangguran dalam skala besar semenjak krisis 1998 terjadi dimasa lalu.. Pemerintah Daerah di perintahkan untuk melakukan pemangkasan anggaran di kegiatan belanja modal hingga alokasi dana desa di daulat untuk menangani dampak covid 19.. bahkan untuk membayar THR pejabat dan pegawai pemerintah harus menggunakan skema tertentu yang disesuaikan dengan kondisi penerimaan negara..

Apakah kita semua masih yakin, apakah APBN dan APBD masih sanggup membiayai syahwat politik 2020?

Diawal narasi, kami menawarkan gagasan alternatif dengan menyebut democrazy pada perhelatan tahun pilkada 2020, sejatinya ingin menjelaskan realitas dunia dan kemampuan Indonesia untuk mengkompensasi pembiayaan pilkada yang sampai hari ini masih dipertanyakan..

Untuk penanggulangan Covid 19, penggalangan donasi dilakukan oleh masyarakat, mengapa bukan oleh Pemerintah? Apakah negara memiliki dana saat ini? Ataukah Menkeu masih menunggu para pembayar pajak untuk melunasi tunggakan dan kewajiban pajak yang sebagian besar mengalami delay di tahun 2020..

Demokrasi memiliki suku kata "kratos" yang artinya kekuasaan, sedangkan rakyatnya "demos" saat ini mengalami PHK massal, kehilangan lapangan pekerjaan, banyak keluarga yang hampir mendapatkan "nol rupiah" pendapatan di sepanjang pandemi Covid 19 ini berlangsung..

Mungkin keadaan yang dialami "demos" atau rakyat ini, hanya bisa di jelaskan sebagai kondisi yang sangat gila "crazy", dimana rakyat yang kelaparan membutuhkan uluran bantuan nyata, bukan justru dikapitalisasi menjadi perebutan "kratos" atau kekuasaan, yang pada gilirannya mengatasnamakan rakyat..

Buka hati dan pikiran kita semua, untuk memahami kebutuhan rakyat yang mendasar saat ini, bukan justru menunjukkan ajang perebutan kekuasaan yang membuat rakyat menjadi semakin gila "crazy".. wa wa