Pengaruh Otoritarianisme pada Masa Orde Baru terhadap Sistem Politik Indonesia

Indonesia telah mengalami berbagai periode politik yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan sistem politiknya. Salah satu periode yang paling mencolok adalah masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa tersebut, otoritarianisme menjadi ciri khas dalam sistem politik Indonesia.

Otoritarianisme, sebagai suatu bentuk pemerintahan otoriter yang ditekankan pada kekuasaan absolut, memiliki pengaruh yang mendalam terhadap sistem politik sebuah negara. Dalam konteks Indonesia, pengaruh otoritarianisme pada masa Orde Baru telah membentuk dan mengubah sistem politik secara fundamental.

Definisi Otoritarianisme

Pengertian dan Ciri-Ciri Otoritarianisme

Otoritarianisme adalah bentuk pemerintahan yang ditandai dengan kekuasaan yang terpusat pada satu orang atau kelompok kecil, yang dapat menentukan kebijakan dan tindakan negara tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Ciri-ciri otoritarianisme meliputi kecenderungan untuk mengabaikan hak asasi manusia, penindasan terhadap kelompok oposisi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. 

Dalam pemerintahan otoriter, para pemimpin seringkali memiliki masa jabatan yang lama dan menghormati otoritas di atas hukum atau keinginan rakyat. Contoh negara yang mengalami atau mengalami konsekuensi otoritarianisme adalah Uni Soviet, Tiongkok di bawah pemerintahan Mao Zedong dan Korea Utara di bawah pemerintahan Kim Jong-Un serta beberapa negara di Afrika. Bentuk-bentuk lain dari otoritarianisme yang sering dikaitkan adalah diktatorisme dan totaliterisme.

Contoh Penerapan Otoritarianisme pada Masa Orde Baru

Pada masa orde baru di Indonesia, terdapat berbagai contoh penerapan otoritarianisme oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Suharto. Pemerintah mengentralisasi kekuasaan dan menindas oposisi politik. Beberapa contoh penerapan otoritarianisme pada masa orde baru antara lain:

1. Menindas Oposisi: Pemerintah melakukan tindakan represif untuk menekan suara oposisi, termasuk melalui sensor, intimidasi, dan penahanan bagi pihak yang dianggap sebagai pendissiden politik.

2. Pembatasan Kebebasan Sipil: Rezim ini membatasi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi, membatasi aktivitas organisasi masyarakat sipil, dan membatasi kebebasan berekspresi politik. Pusatnya Kekuasaan: Pemerintah memusatkan kekuasaan pada sekelompok kecil, terutama dipimpin oleh Presiden Suharto, dan membatasi pengawasan dan keseimbangan terhadap kekuasaan eksekutif. 

3. Pusatnya Kekuasaan: Pemerintah memusatkan kekuasaan pada sekelompok kecil, terutama dipimpin oleh Presiden Suharto, dan membatasi pengawasan dan keseimbangan terhadap kekuasaan eksekutif.